Ulang tahun penyerahan Hong Kong dibayangi UU Keamanan baru

Hong Kong (AFP) - Hong Kong menandai peringatan 23 tahun penyerahan ke China oleh Inggris pada Rabu di bawah sorotan Undang-Undang Keamanan baru yang diberlakukan oleh Beijing, dimana aksi protes dilarang dan membelengggu kebebasan kota itu.

Peringatan itu terjadi sehari setelah China mengeluarkan undang-undang keamanan untuk mengendalikan kota itu, sebuah langkah bersejarah yang dikecam oleh banyak pemerintah Barat sebagai pelanggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kebebasan dan otonomi di pusat keuangan itu.

Para aktivis telah meminta semua pihak untuk menentang larangan protes dan ikut berpawai di pulau utama kota pada Rabu sore.

Tetapi tidak jelas apakah warga Hong Kong akan mengikuti seruan tersebut mengingat risiko yang ditimbulkan oleh undang-undang keamanan baru - yang mulai berlaku semalam - dan taktik polisi yang semakin agresif terhadap aksi yang meski berjalan damai dalam beberapa bulan terakhir.

Peringatan 1 Juli telah lama menjadi hari yang menimbulkan polarisasi di kota semi-otonom tersebut.

Para loyalis Beijing merayakan kembalinya Hong Kong ke pangkuan China setelah satu setengah abad berada dalam apa yang dianggap banyak orang sebagai penghinaan oleh pemerintah kolonial Inggris.

Namun para pendukung demokrasi menggunakan tanggal tersebut untuk mengadakan protes besar ketika kemarahan rakyat terhadap pemerintah Beijing semakin meningkat.

Selama demonstrasi besar-besaran pro-demokrasi tahun lalu, gedung badan legislatif kota itu dikepung dan dihancurkan oleh pengunjuk rasa.

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam diperkirakan akan menghadiri pengibaran bendera dengan pejabat China daratan pada Rabu pagi dengan ribuan polisi bersiaga dan dengan pengamaman ketat an di sekitar tempat itu.

Untuk pertama kalinya sejak peringatan dimulai 17 tahun lalu, pihak berwenang telah melarang pawai demokrasi tahunan setiap 1 Juli, dengan alasan kekhawatiran akan kerusuhan dan virus corona - meskipun penyebaran lokal telah berhenti.

Menjelang penyerahan pada 1997 oleh Inggris, China yang otoriter berjanji untuk menjamin kebebasan sipil Hong Kong - serta otonomi peradilan dan legislatif - selama 50 tahun dalam kesepakatan yang dikenal sebagai "Satu Negara, Dua Sistem".

Formula ini membantu memperkuat status kota sebagai pusat bisnis kelas dunia, didukung oleh peradilan independen dan kebebasan politik yang tak terjadi di China Daratan.

Para kritikus telah lama menuduh Beijing memotong status itu, tetapi mereka menggambarkan hukum keamanan sebagai langkah paling ekstrim.

Undang-undang itu disahkan hanya dalam enam minggu, melewati legislatif Hong Kong yang berantakan, dan dirahasiakan dari 7,5 juta penduduk kota bahkan ketika mulai berlaku.

Hukum itu akhirnya diterbitkan pada Selasa malam, berisi larangan tindakan subversi, pemisahan diri, terorisme dan berkolusi dengan pasukan asing yang akan merusak keamanan nasional dengan hukuman penjara seumur hidup.

Undang-undang baru tersebut secara radikal merestrukturisasi hubungan antara Beijing dan Hong Kong, menghilangkan batasam hukum yang telah ada antara pengadilan kota dan pengadilan yang dikendalikan oleh partai di daratan.

China akan memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus "serius" dan agen keamanannya juga akan dapat beroperasi secara publik di kota untuk pertama kalinya, tidak terikat oleh undang-undang setempat saat mereka menjalankan tugasnya.

Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan pengawas hak asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyuarakan kekhawatiran bahwa undang-undang itu akan digunakan untuk melumpuhkan kritik terhadap Beijing, yang menggunakan undang-undang serupa untuk menghancurkan perbedaan pendapat di daratan.

Namun Beijing berdalih dengan mengatakan bahwa undang-undang itu akan memulihkan stabilitas setelah satu tahun protes pro-demokrasi dan tidak akan mengakhiri kebebasan Hong Kong.

Kemarahan rakyat terhadap Beijing meledak tahun lalu selama tujuh bulan berturut-turut melalui aksi protes pro-demokrasi yang besar dan semakin keras.

Jutaan orang turun ke jalan sementara sejumlah kecil pengunjukrasa seringkali bertempur melawan polisi dalam konfrontasi brutal yang membuat lebih dari 9.000 orang ditangkap.

Protes pada awalnya dipicu oleh undang-undang yang memungkinkan warga Hong Kong diadili di daratan China, meski undang-undang tersebut akhirnya dihapus.

Tetapi protes tersebut berubah menjadi pemberontakan rakyat melawan pemerintahan Beijing setelah bertahun-tahun khawatir bahwa kebebasan Hong Kong berada dalam ancaman.