UMP Harus Setara dengan Kenaikan Inflasi

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan telah merestui kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan batas maksimal 10 persen. Aturan kenaikan yang jauh lebih tinggi dibanding upah minimum 2022 ini jadi pertanda, dunia kerja harus siap menghadapi lonjakan inflasi tahun depan.

Hal tersebut diamini Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effendi. Meskipun inflasi Oktober 2022 mulai menunjukan tren penurunan menjadi 5,71 persen secara tahunan, namun dia masih mewaspadai kembali terjadinya lonjakan inflasi di akhir tahun menjadi 6 persen.

"Menurut saya, upah ditingkatkan 10 persen itu harusnya setara dengan inflasi. Kalau inflasinya 5-6 persen, kenaikannya (upah minimum/UMP) ya di atas itu kan. Kalau sudah mencapai 10 persen, menurut hemat saya agar nilai upah pekerja tidak turun, karena ada sisa 4 persen, jadi tidak tergerus dengan inflasi," ujar Tadjudin kepada Liputan6.com, Minggu (20/11).

Dia lantas menyoroti rata-rata kenaikan upah minimum 2022 yang hanya 1,09 persen. Padahal tingkat inflasi di sepanjang tahun lalu lebih dari itu, sekitar 1,87 persen. "Kemudian, dalam kenyataan tahun 2022, ternyata inflasi di atas 3 persen, dan sekarang 5 persen," imbuh Tadjudin.

Dengan demikian, dia menilai daya beli pekerja di tahun ini tergerus sekitar 3-4 persen, lantaran nilai upah minimum yang masih jauh di bawah laju inflasi yang kini di atas 5 persen.

"Kalau betul itu (upah minimum) jadinya 10 persen, itu mereka masih mempunyai kelonggaran 4 persen. Artinya, tidak tergerus, upahnya masih bisa tutupi kenaikan inflasi," pungkas Tadjudin.

Reporter: Maulandy Rizki Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [azz]