Unjuk rasa melanda, AS dan Inggris keluarkan peringatan perjalananan ke timur laut India

Guwahati (AFP) - Unjuk rasa menentang sebuah undang-undang kewarganegaraan baru yang dikhawatirkan bisa memecah belah bangsa berkecamuk pada Sabtu , sementara Washington dan London mengeluarkan peringatan perjalanan ke wilayah timur laut India menyusul beberapa hari bentrokan keras yang telah menewaskan dua orang.

Banyak orang di wilayah yang jauh dan kaya sumber daya itu khawatir undang-undang baru tersebut akan memberikan kewarganegaraan kepada sejumlah besar imigran dari negara tetangga Bangladesh, yang mereka tuduh mencuri lapangan pekerjaan dan melemahkan identitas budaya wilayah tersebut.

Ratusan pemrotes berunjuk rasa di ibu kota New Delhi, Sabtu, mendesak pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi untuk mencabut undang-undang yang mereka katakan akan "memecah negara sekuler kita berdasarkan garis agama".

Unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan di negara bagian Benggala Barat, di mana sebagian kompleks stasiun kereta api dibakar. Ban yang terbakar dilemparkan ke rel kereta api dan jalan-jalan utama dihadang oleh pengunjuk rasa.

Ketegangan terjadi di Guwahati di negara bagian Assam, pusat kerusuhan, di mana staf medis mengatakan dua orang ditembak mati dan 26 orang dirawat di rumah sakit Kamis malam setelah pasukan keamanan menembakkan peluru langsung.

Prosesi pemakaman Sam Stafford yang berusia 18 tahun, Jumat, yang terbunuh dalam penembakan itu, dihadiri oleh ratusan pelayat yang marah dan bingung yang berteriak, "hidup Assam".

"Kami menonton berita sepanjang hari di TV tentang protes ketika keponakan saya meninggalkan rumah pada malam hari. Kami memintanya untuk tidak pergi tetapi dia pergi bersama teman-temannya," kata bibi mahasiswa itu Julie Stafford kepada AFP.

Mengantisipasi kerusuhan lebih lanjut, pihak berwenang memperpanjang larangan internet di Assam sampai Senin. Sebagian besar toko tutup dan penduduk yang cemas menimbun persediaan Sabtu ketika jam malam dilonggarkan pada siang hari.

Amendemen Undang-undang Kewarganegaraan memungkinkan untuk melacak dengan cepat aplikasi dari penganut agama minoritas termasuk Hindu dan Sikh dari Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh, tetapi bukan Muslim.

Samujjal Bhattacharya dari All Assam Students Union, yang berada di garis depan protes, mengatakan kepada AFP bahwa kelompok itu akan melanjutkan perjuangannya melawan undang-undang baru "di jalan-jalan dan di pengadilan".

Modi dan PM Jepang Shinzo Abe menunda pertemuan puncak yang menurut rencana akan diadakan di Guwahati mulai Minggu, sementaraa Amerika Serikat dan Inggris memperingatkan warga negara mereka untuk "berhati-hati" jika bepergian ke wilayah timur laut India.

Kelompok-kelompok Islam, oposisi dan organisasi hak asasi mengatakan undang undang itu adalah bagian dari agenda nasionalis Hindu Modi untuk meminggirkan 200 juta Muslim India.

Dia menyangkal hal itu dan mengatakan bahwa Muslim dari tiga negara tersebut tidak dicakup oleh undang-undang karena mereka tidak membutuhkan perlindungan India.

Tangan kanan Modi, Amit Shah, pada Sabtu berusaha meyakinkan negara-negara bagian timur laut, dengan mengatakan pemerintah akan melindungi "budaya, identitas sosial, bahasa, dan hak politik" mereka.

Assam telah lama menjadi sarang ketegangan etnis. Pada tahun 1983 sekitar 2.000 orang, terutama Muslim Bengali, dibantai dalam apa yang kemudian dikenal sebagai pembantaian Nellie.

Tahun ini pendaftaran kewarganegaraan menyisakan 1,9 juta orang - banyak dari mereka Muslim - tidak dapat membuktikan bahwa mereka atau leluhur mereka ada di Assam sebelum 1971, membuat mereka menghadapi kemungkinan berstatus tanpa kewarganegaraan, penahanan atau bahkan deportasi di bawah undang-undang yang baru.

Sanjoy Hazarika, seorang profesor di Universitas Jamia Millia Islamia di Delhi, mengatakan undang undang itu telah memunculkan kembali kekhawatiran bahwa satu juta orang atau lebih di Assam akan "disahkan" karena mereka termasuk dalam "komunitas agama tertentu".

"Ada hasutan (melawan) migrasi ilegal dari Bangladesh selama bertahun-tahun, ini adalah masalah yang cukup lama dan kekhawatiran di Assam adalah bahwa orang akan menjadi minoritas di tanah mereka sendiri jika mereka belum menjadi seperti yang disahkan itu," katanya kepada AFP.

Hari Jumat, para mahasiswa di Delhi bentrok dengan polisi, yang menggunakan pentungan dan gas air mata untuk mengatasi protes.

Pengesahan RUU ini juga memicu kemarahan di kedua majelis parlemen minggu ini, dengan satu anggota parlemen menyamakannya dengan undang-undang anti-Yahudi oleh Nazi pada 1930-an Jerman.

Rahul Gandhi dari partai Kongres oposisi menyebut undang-undang itu "upaya untuk membersihkan etnis di timur laut".