Upah Minimum Tak Naik, Serikat Buruh 5 Daerah di Sumsel Gugat Pemerintah ke PTUN

Merdeka.com - Merdeka.com - Serikat buruh dari lima daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) menggugat pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menuntut agar aturan pengupahan yang menyebabkan upah tidak naik pada tahun ini segera dibatalkan.

Gugatan yang dilayangkan serikat buruh dari Palembang, Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, dan Ogan Komering Ulu itu masih berproses di pengadilan. Ketua Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (FSB Nirkeuba) Hermawan mengungkapkan, gugatan dilayangkan tiga bulan lalu. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumsel yang menjadi tergugat.

Hermawan menyatakan pihaknya tidak terima dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Merujuk pada aturan itu, kepala daerah menerbitkan Surat Keputusan SK Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Kabupaten dan Kota (UMK) tanpa ada kenaikan.

"Kita sudah ajukan gugatan ke PTUN terkait masalah ini, kami minta SK dibatalkan," ungkap Hermawan, Rabu (15/6).

Kenaikan Upah Idealnya 5,1 Persen

Menurut dia, kenaikan UMK tahun ini idealnya 5,1 persen sesuai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dengan tidak adanya kenaikan upah, daya beli buruh berkurang, terlebih kenaikan harga pokok yang terus terjadi selama tahun ini.

"Upah naik, daya beli buruh tentu akan meningkat. Tapi sekarang buruh kesulitan, harga semua bahan pokok naik, tapi upah tetap sama dengan tahun kemarin, tidak berimbang," ujarnya.

Selain melayangkan gugatan, kaum buruh di Sumsel juga menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sumsel. Massa berharap kepala daerah mencabut SK UMK yang ditandatangani gubernur dan membuat SK baru yang menaikkan upah pekerja.

"Gugatan memang sedang bersidang, tapi kami minta gubernur cabut SK itu. Kami minta gubernur hadir sebagai jawaban keresahan kalangan buruh," kata dia.

Tunggu Putusan Hakim

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumsel Koimudin meminta buruh bersabar. Mereka diminta menunggu putusan sidang.

Menurut Koimudin, kebijakan pengupahan tahun ini mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan pengkajian mendalam serta meminta masukan dari akademisi, pengusaha, termasuk juga perwakilan buruh.

"Dewan Pengupahan kan lengkap, melibatkan semua unsur. SK yang diteken gubernur juga rujukannya PP, rekomendasi dari bupati dan wali kota, bukan karena berpihak pada pengusaha," tutupnya. [yan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel