Upaya Bandung Lawan COVID-19: Realokasi Anggaran sampai Dinamika JPS

Mohammad Arief Hidayat, Adi Suparman (Bandung)
·Bacaan 3 menit

VIVA – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 menjadi musibah yang tidak terduga dengan dampak luar biasa bahkan sampai sekarang.

Vaksinasi merupakan upaya terakhir untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Di tengah upaya menunggu kepastian distribusi vaksin, warga diimbau menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan air sabun pada air mengalir.

"Waktu itu kita melihat dampaknya tidak akan seperti yang kita rasakan sekarang. Tetapi setelah waktu berjalan, ternyata dampaknya memporak-porandakan berbagai aspek kehidupan, di antaranya masalah ekonomi yang berimbas pada sosial dan keamanan," ujar Ema di Bandung pada Jumat, 20 November 2020.

Pemerintah Kota sebagai pelayan masyarakat ingin menyukseskan berbagai program kebijakan tetapi kini dihadapkan dengan situasi yang luar biasa. Akhirnya diputuskan kebijakan dengan refocusing, yaitu pengutamaan ulang anggaran dan program untuk menangani pandemi COVID-19. Ada juga realokasi, yakni menata dan menghitung ulang anggaran untuk menanggulangi pandemi.

"Waktu itu sampai 50 persen anggaran SKPD digeser, difokuskan untuk penanganan COVID-19, sehingga waktu itu kami dengan DPRD, melalui Banggar, bersepakat untuk mengalokasikan hampir setengah triliun," ujarnya.

Dinas Kesehatan pun memperoleh dana untuk pembangunan laboratorium BSL-2 yang fenomenal untuk mengakselerasi penanganan demi memeriksa masyarakat yang terpapar. "Waktu itu kita mengandalkan lab [milik] provinsi, terjadi delay report. Saat itu kita selalu shock dengan hasil yang baru keluar setelah dua-tiga minggu. Dengan lab sendiri maksimal sekarang tiga hari," ujarnya.

Jaring Pengaman Sosial (JPS) waktu itu ada pembagian masyarakat yang sudah ditangani pemerintah pusat dan [rovinsi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kota Bandung harus mencari target yang belum tersasar.

"Kemudian waktu itu muncul non-DTKS, atau miskin baru yang awalnya berpendapatan, tiba-tiba tidak berpendapatan. Terjadilah dinamika angka dan data—itu terjadi di semua daerah, tidak hanya di Kota Bandung," katanya.

"Sehingga ada komplain, ketidakpuasan, yang bagi kami wajar, karena memang sesuatu yang tidak terduga dan harus cepat ditangani. Dalam JPS ini harus ada keadilan," ujarnya.

Gugus Tugas juga perlu dibuat yang dipimpin kepala daerah. Diperlukan operasional untuk mendukung Gugus Tugas, seperti dalam pembuatan check point untuk pengendalian pergerakan masyarakat.

"Saat pandemi ini kita harus mengendalikan mobilitas masyarakat, karena menjadi salah satu kunci penanganan COVID-19. Saat ini juga kita harus utamakan physical distancing, menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 1T (tidak berkerumun)," katanya.

Sekarang ada 27 rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Namun tidak semua pasien di dalamnya adalah warga kota Bandung, melainkan ada juga warga luar kota.

"Kita tidak bisa menolak orang dari luar daerah karena layanan kesehatan seperti itu. Tempat tidur di Kota Bandung saat ini terisi sampai 88,67 persen. Dua bulan lalu hanya 32,5 persen. Makanya kemarin kita minta camat meminta satu fasilitas ruang isolasi di wilayahnya," katanya.

"Untuk orang yang datang dari zona merah, idealnya harus dikarantina, seperti kedatangan saudara itu tidak boleh ke mana-mana. Protokol kesehatan pun harus dilakukan semaksimal mungkin.”

Jumlah kasus COVID-19 masih tinggi. Cara yang paling efektif untuk mencegah penularan dengan mematuhi protokol kesehatan dan selalu melakukan 3M: memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun.

#ingatpesanibu
#satgascovid19
#pakaimasker
#cucitanganpakaisabun