AS upayakan kerja sama industri untuk pasokan medis masa depan

WASHINGTON (AP) - Pemerintah AS mengajukan ketentuan hukum Amerika yang jarang digunakan yang akan melindungi perusahaan-perusahaan dari aturan antimonopoli guna membantu negara ini agar tidak kehabisan lagi pasokan medis selama pandemi.

Pemerintah memulai pembicaraan resmi Kamis dengan para pejabat dan wakil-wakil industri swasta mengenai perjanjian kerjasama lima tahun untuk memastikan keamanan pasokan bahan pelindung, peralatan medis, obat-obatan dan vaksin di masa depan.

Perjanjian tersebut akan melibatkan ketentuan Undang-Undang Produksi Pertahanan yang sebelumnya baru digunakan dua kali untuk memungkinkan bisnis-bisnis kompetitif dan pemerintah membahas masalah harga dan pasokan tanpa melanggar aturan antimonopoli, kata Joel Doolin, pejabat teras pada Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA).

"Jelas itu bisa diaplikasikan untuk apa yang terjadi saat ini, namun karena itu adalah proyeksi yang dimaksudkan untuk lima tahunan maka kami bisa merancang hubungan ini, berunding dan berencana untuk masa depan," kata Doolin. Dia menjadi pemimpin upaya ini sebagai wakil administrator FEMA urusan kebijakan, analisis program, dan hubungan internasional.

Diakui luas bahwa pasokan peralatan kritis AS, yang sebagian besar sekarang diproduksi di luar negeri, tidak mencukupi pada awal wabah COVID-19.

Rumah sakit-rumah sakit AS serta banyak perusahaan swasta dan bahkan lembaga pemerintah seperti Departemen Urusan Veteran dan negara bagian mereka sendiri kesulitan memperoleh masker pelindung, pelindung wajah, dan peralatan lainnya, sering kali saling menawar satu sama lain dan mendorong kenaikan harga karena langka.

FEMA bekerja dengan dunia usaha dan badan-badan lain dalam memperoleh puluhan juta respirator N95, masker dan peralatan lainnya dari seluruh dunia dan menyalurkannya ke seluruh Amerika Serikat, sementara Presiden Donald Trump meminta ketentuan terpisah dari undang-undang era Perang Korea guna meningkatkan produksi ventilator dan peralatan lainnya dari sektor swasta.

Tetapi COVID-19 menghasilkan deklarasi bencana secara simultan di semua negara bagian dan teritori serta Distrik Columbia, dan pandemi ini menghadirkan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pasokan darurat. Doolin mengatakan perjanjian tak mengikat yang sedang dibahas itu dimaksudkan guna merampingkan upaya tersebut di masa depan.

"Mengingat skala yang saya kira tidak mengagetkan bahwa kita berusaha proaktif dan melihat bagaimana kita bisa merencanakan lebih baik untuk waktu berikutnya," kata dia dalam sebuah wawancara dengan Associated Press sebelum pertemuan dengan para wakil industri.

Ini bukan satu-satunya inisiatif dalam meningkatkan respons pandemi.

Laksamana Muda John Polowczyk, yang ditunjuk untuk menjalankan gugus tugas rantai pasokan Gedung Putih dalam menanggapi wabah itu, mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa pemerintah sedang memperluas persediaan darurat pasokan dan obat-obatan penting yang dikelola oleh Departemen Kesehatan.

Legislasi di Kongres mengharuskan Departemen Keamanan Dalam Negeri agar meningkatkan jumlah peralatan perlindungan pribadi yang dibeli dari perusahaan-perusahaan Amerika. Tujuannya adalah menciptakan insentif untuk membangun produksi dalam negeri.

"Kelangkaan alat pelindung diri selama pandemi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak dalam menopang rantai pasokan domestik kita jika terjadi keadaan darurat nasional," kata Senator Jeanne Shaheen dari Demokrat yang merupakan salah seorang penyusun rancangan undang-undang ini. "Wabah COVID-19 telah mengekspos kekurangan yang parah dalam rantai pasokan APD kita yang mesti segera diatasi."

Di bawah perjanjian tak mengikat itu, pemerintah akan menyusun rencana akuisisi skala besar para pemasok, produsen, dan distributor di masa depan. Beberapa pihak mungkin enggan berpartisipasi mengingat kekhawatiran tentang pembagian harga dan biasa data atau informasi hak milik lainnya.

Diperlukan persetujuan Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Federal untuk menghindari pelanggaran undang-undang antimonopoli. Hal itu sudah dilakukan di bawah dua kali penggunaan ketentuan DPA (UU perlindungan data) sebelumnya: untuk memastikan pengiriman selama Perang Korea pada 1950 dan padan 1997 di Teluk Persia.

Pada pertemuan Kamis itu, para pejabat memberikan pengarahan kepada perwakilan-perwakilan industri tentang proposal tersebut dan mendengarkan segala keprihatinan, dan hal itu menghasilkan diskusi lebih lanjut sebelum kesepakatan apa pun diselesaikan, kata Doolin.