Urus Izin Usaha Indonesia Tersulit di ASEAN, Ini Langkah Menteri Teten

Liputan6.com, Jakarta Survei nasional SMRC menemukan fakta jika sebagian besar sekitar 53 persen warga menilai sulit mengurus izin untuk mendirikan usaha kecil dan menengah (UKM). Sementara 48 persen warga menilai UKM sulit mendapatkan modal usaha.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menilai secara garis besar hasil survei SMRC menguatkan pentingnya RUU Cipta Kerja dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi. Salah satunya menyelesaikan masalah UMKM terkait perijinan dan pembiayaan.

"Hasil survey ini sangat berguna untuk memperbaiki prosedur perijinan dan akses pembiayaan," ujar dia, Rabu (1/7/2020).

Namun, dia menjelaskan, selama ini urusan perijinan UMKM tidak berada di Kemenkop. Ada sebagian di pemerintah daerah.

Adapula Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) di BKPM. Serta perizinan edar UMKM yang dipegang BPOM.

Meski demikian, Teten memastikan akan menindaklanjuti hasil survei SMRC. Terutama yang menemukan jika beberapa wilayah, yakni Kalimantan, Maluku, Papua, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara masuk kategori paling sulit mengakses perijinan. "Kita lakukan pendampingan lebih bersama pemerintah daerahnya," jelas Teten.

Demikian pula untuk hasil survei yang menyebut jika kelompok petani, nelayan, peternak adalah di antara masyarakat yang paling sulit mendapatkan perijinan.

Kementerian akan mengambil langkah antisipasi dengan memberikan prioritas pembentukan koperasi pangan di pedesaan.

Sedangkan berkaitan dengan pembiayaan, ada langkah khusus yang diambil berkoordinasi dengan banyak pihak, agar UMKM lebih mudah mengakses pendanaan.

"Seperti telah sinergi hotline untuk masalah pembiayaan dengan bank pelaksana. Kemudian turun ke pasar, koperasi dan pelaku UMKM untuk mengecek apakah penyakuran berjalan atau tidak. Serta sinergi KL. Dan hal paling penting adalah memperkaya literasi pembiayaan UMKM," Teten menandaskan.

Survei SMRC: Urus Izin Usaha di Indonesia Paling Sulit di ASEAN

Presiden Joko Widodo meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM, Jakarta, Senin (14/1). Peninjauan ini untuk mengecek langsung bagaimana praktik sistem OSS yang sudah diterapkan pemerintah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Survei nasional SMRC menemukan fakta bahwa 53 persen warga menilai sulit mengurus izin untuk mendirikan usaha kecil menengah (UKM). Sementara 48 persen warga menilai UKM sulit mendapatkan modal usaha.

Temuan survei itu dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, dalam webinar rilis survei SMRC bertajuk “RUU Cipta Kerja dan Ekonomi Pandemi: Opini Publik Nasional” pada 30 Juni 2020. Survei dilakukan melalui wawancara per telepon pada 2003 responden di seluruh Indonesia (dengan margin of error 2,2%) pada 24-26 Juni 2020.

“Dalam kondisi ekonomi yang sulit ini, pemerintah perlu serius membantu bangkitnya usaha di tingkat kecil dan menengah,” ujar Abbas. “Kalau memang benar RUU Cipta Kerja dirancang untuk membantu kemudahan izin dan modal usaha, RUU ini perlu segara dirampungkan.” dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (30/6/2020).

Menurut survei SMRC, 53 persen warga menilai sulit mengurus izin untuk mendirikan usaha kecil menengah (UKM). Yang menilai mudah ada 40 persen. Adapun warga Indonesia yang pernah mengurus izin usaha itu sendiri sekitar 22 persen dari keseluruhan warga Indonesia.

Penilaian warga tentang kemudahan UKM mendapatkan modal usaha sekarang ini pun tidak berbeda. Sekitar 48 persen warga menilai UKM sulit mendapatkan modal usaha. Yang menilai mudah hanya 25 persen.

Dibandingkan tiga bulan lalu, jumlah warga yang menilai sulit bagi UKM untuk mendapat modal usaha sekarang terlihat meningkat. Pada Maret 2020, warga yang menilai sulit bagi UKM untuk mendapat modal usaha baru sekitar 34 persen.

Selain itu, 45 persen warga Indonesia yang pernah mengurus izin usaha menilai sulit mengurus izin usaha. Sebaliknya, yang menilai mudah ada 48 persen.

Penilaian warga tentang kondisi mengurus izin mendirikan usaha yang sulit di atas konsisten dengan penilaian warga bahwa izin usaha di Indonesia termasuk yang paling sulit di antara negara-negara ASEAN (Asia Tenggara). Sekitar 46 persen warga yang setuju bahwa izin usaha di Indonesia paling sulit di antara negara-negara ASEAN.

Sebaliknya, yang tidak setuju lebih sedikit, yaitu 21 persen.

 

Tingkat Pendidikan

Menurut Abbas, penilaian warga terhadap sulitnya mengurus izin mendirikan usaha terutama berasal dari kelompok warga yang berpendidikan dan berpenghasilan lebih rendah. Ada 67 persen warga yang berpendidikan SD dan 60 persen warga yang berpendidikan SMP yang menilai sulit mengurus izin mendirikan usaha.

Sementara, ada 66 persen warga yang berpendapatan di bawah Rp 1 juta dan 66 persen warga berpendapatan di bawah Rp 2 juta yang menilai sulit mengurus izin mendirikan usaha.

“Warga yang menilai sulit bagi UKM untuk mendapat modal usaha lebih banyak ditemukan di kalangan warga berpendapatan rendah, yaitu 59 persen masih mencari pekerjaan, 54 persen pedagang warung atau kaki lima, 52 persen petani atau peternak atau nelayan. Juga mereka yang berpendapatan harian,” kata Abbas.

Menurut Abbas, penilaian negatif warga tentang mengurus izin mendirikan UKM, kemudahan UKM mendapat modal usaha, dan mengurus izin usaha harus mendapat perhatian serius pemerintah karena kelompok inilah yang mengalami dampak ekonomi paling parah akibat wabah Covid-19.

Survei ini menunjukkan mayoritas warga, 70 persen, merasa kondisi ekonomi rumah tangganya sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding sebelum ada wabah Covid-19. Sisanya, sekitar 19 persen merasa tidak ada perubahan, 9 persen merasa lebih baik, dan 1 persen tidak menjawab.

“Memang terjadi penurunan penilaian warga yang merasa kondisi ekonomi rumah tangganya sekarang lebih buruk bila dibandingkan pada survei 20-22 Mei sebesar 83%. Tapi penilaian 70% itu masih tetap besar,” kata Abbas.

 

Tonton Video Ini