Usai Dilantik, Guntur Hamzah Diminta Jokowi Langsung Ikut Sidang di MK

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Guntur Hamzah langsung mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Permintaan ini disampaikan Jokowi usai melantik Guntur sebagai hakim MK di Istana Negara.

"Saya diminta untuk langsung mengikuti persidangan," kata Guntur, Rabu (23/11).

Dia menyebut, MK menggelar banyak sidang hari ini. Dia berharap, sidang tersebut berjalan lancar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Guntur enggan menanggapi banyaknya kritikan soal penunjukkan dirinya sebagai hakim konstitusi. Dia memilih memohon doa agar tugas yang diembankan kepadanya bisa dijalankan dengan baik.

"Mohon doanya semoga bisa berjalan dengan baik sesuai amanah yang diberikan," ucapnya.

Pelantikan Guntur

Guntur dilantik Jokowi berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 114 P tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi. Guntur menggantikan hakim konstitusi Aswanto yang sebelumnya dicopot oleh DPR.

Pelantikan diawali dengan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, Guntur mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Jokowi.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh lurusnya menurut undang undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Guntur.

Polemik Pergantian Hakim MK

Sebelumnya, pada 29 September 2022, sidang paripurna DPR RI menyetujui Guntur Hamzah dari unsur DPR sebagai hakim konstitusi.

Persetujuan tersebut berdasarkan keputusan rapat internal Komisi III DPR yang tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi dari unsur DPR yaitu Aswanto, sehingga menunjuk Guntur Hamzah sebagai penggantinya.

Menurut Ketua Komisi III Bambang Wuryanto, Aswanto dicopot karena kinerjanya mengecewakan. Aswanto disebut banyak menganulir produk legislasi DPR.

Bambang Wuryanto juga menganalogikan hubungan antara hakim konstitusi dan DPR seperti hubungan antara direksi perusahaan dan pemilik perusahaan. Selaku pemilik perusahaan, DPR berhak mengatur hakim MK; sementara selaku bawahan DPR, putusan MK harus selalu sesuai dengan kebijakan pemilik perusahaan.

Contohnya, lanjut Bambang, dalam uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, d antara delapan hakim lainnya, Aswanto termasuk hakim yang menyatakan bahwa undang-undang omnibus law tersebut bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat.

Guntur Hamzah sebelumnya merupakan sekretaris jenderal MK. Ia lulus S1 dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin Makassar, S2 dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, serta S3 dari Program Doktor di Bidang Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut penunjukan Guntur Hamzah menggantikan Aswanto sebagai hakim konstitusi MK merupakan bentuk otoritarianisme dan pembangkangan hukum.

ICW menyatakan DPR menabrak ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman. DPR juga dinilai bertentangan dengan Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK karena Aswanto tidak sedang diberhentikan dengan tidak hormat.

Sikap DPR itu juga melanggar Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Sementara LBH Jakarta menyebut pencopotan Aswanto dari hakim konstitusi ialah bentuk pelecehan independensi terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman.

Pencopotan Aswanto secara sepihak oleh DPR merupakan pelanggaran hukum karena mengacu pada Pasal 19 UU MK yang mengharuskan pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

[tin]