Usut Gagal Ginjal Akut pada Anak, Komisi IX DPR Sepakat Bentuk Panja

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi IX DPR RI sepakat untuk membentuk panitia kerja (Panja) guna mengusut kasus gagal ginjal akut pada anak disingkat GGAPA. Hal itu, dibahas dalam rapat kerja bersama Menkes Budi Gunadi dan rapat dengar pendapat Kepala BPOM Penny K Lukito, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, serta IPMG.

"Poin yang terakhir poin 6. Komisi IX DPR RI akan membentuk Panja atau panitia kerja terhadap sistem jaminan keamanan dan mutu obat untuk menginvestigasi lebih dalam, termasuk mengelaborasi tata kelola kefarmasian dari hulu ke hilir demi mencegah kejadian yang tidak diinginkan, seperti kejadian GGAPA," kata Wakil Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene saat membacakan kesimpulan rapat, Rabu (2/11).

Pembentukan Panja bermula dari usulan sejumlah fraksi di Komisi IX DPR, mulai dari PDIP, Golkar, PAN, PKS, dan NasDem. Usulan mereka kemudian diperkuat dua Wakil Ketua Komisi IX, yakni Charles Honoris dari Fraksi PDIP dan Nihayatul Wafirah dari Fraksi PKB.

Anggota Komisi IX Fraksi Golkar, Darul Siska memandang kasus gagal ginjal akut sudah merupakan kondisi luar biasa atau KLB sehingga wajar apabila diusut melalui Panja.

"Saya enggak tahu KLB gagal ginjal akut pada anak-anak ini apa ya dampaknya. Paling tidak Panja-nya harus dibentuk," kata Darul.

Sementara itu, Saleh Daulay dari Fraksi PAN juga setuju pembentukan Panja. Dia menilai Panja bisa dibentuk untuk menelusuri lebih dalam kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak.

"Karena bukan hanya kasus ini. Karena kasus-kasus seperti ini ada peluang dan potensi untuk terulang lagi. Jadi karena itu kita buat Panja untuk mengantisipasi. Pertama untuk menelusuri yang sedang terjadi sekarang, kemudian untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang," ujar Saleh.

Usulkan Pansus

Tak hanya itu, Netty Prasetiyani Aher mewakili Fraksi PKS menyampaikan pihaknya sepakat atas usulan pembentukan Panja. Dia bahkan mengusulkan agar DPR tidak ragu membentuk panitia khusus atau Pansus apabila Panja dianggap kurang maksimal.

"Kalau masih ada yang macet-macet kita tingkatkan sebagai Pansus karena melibatkan banyak stake holder. Lintas komisi, lintas lembaga ini tampaknya juga perlu dilibatkan. Kita akan lihat, sebetulnya macet-macetnya ada di mana," kata Netty.

Usulan untuk membentuk pansus bila Panja tak maksimal disampaikan anggota Komisi IX DPR RI fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago.

"Dan kalau nggak selesai juga di Panja ya terpaksa kita bikin Pansus," ujar Irma. [yan]