Utang Luar Negeri RI Turun Jadi US$415,6 Miliar di Kuartal I-2021

·Bacaan 2 menit

VIVABank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2021 tetap terkendali. Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal I-2021 adalah sebesar US$415,6 miliar.

"Turun 0,4 persen quarter-to-quarter (qtq) dibandingkan posisi ULN di kuartal IV-2020 sebesar US$417,5 miliar," kata Erwin dalam keterangan tertulisnya, Jumat 21 Mei 2021.

Baca juga: Mulai 1 Juni, Cek Saldo dan Tarik Tunai di ATM Link Enggak Gratis

Erwin menjelaskan, perkembangan tersebut didorong oleh penurunan posisi ULN pemerintah. Secara tahunan, ULN kuartal I-2021 tumbuh 7,0 persen secara year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,5 persen yoy.

ULN Pemerintah mencatat posisi yang lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Di mana, posisi ULN Pemerintah pada kuartal I-2021 mencapai US$203,4 miliar atau lebih rendah 1,4 persen (qtq) dibandingkan dengan posisi pada kuartal IV-2020.

"Penurunan tersebut antara lain karena pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2021, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral," ujarnya.

Secara tahunan, ULN pemerintah kuartal I-2021 tumbuh 12,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang hanya 3,3 persen (yoy). Hal ini didukung kepercayaan investor asing yang tetap terjaga, sehingga mendorong aliran masuk modal di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Selain melalui SBN, lanjut Erwin, pemerintah juga melakukan penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri, baik dari bilateral, multilateral, maupun komersial, dalam upaya mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

ULN pemerintah pun diakui Erwin tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, untuk mendukung belanja prioritas yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7 persen dari total ULN Pemerintah).

Selain itu, ada juga sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen), sektor konstruksi (15,3 persen), serta sektor keuangan dan asuransi (12,9 persen).

"Posisi ULN pemerintah kuartal I-2021 relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, ULN swasta mencatat pertumbuhan tahunan yang melambat. Pada kuartal I-2021 hanya tercatat 2,3 persen yoy. Capaian itu melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya, yang mencapai sebesar 3,8 persen yoy.

Hal ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 5,2 persen yoy, lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 6,6 persen yoy. Selain itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan juga terkontraksi semakin dalam menjadi kontraksi 7,1 persen yoy, dari kontraksi 5,7 persen yoy pada kuartal sebelumnya. (Oya)