Utang Pemerintah Tembus Rp6.361 Triliun di Akhir Februari 2021

Fikri Halim, Mohammad Yudha Prasetya
·Bacaan 1 menit

VIVAKementerian Keuangan melaporkan, jumlah utang pemerintah per akhir Februari 2021 sudah mencapai Rp6.361 triliun. Posisi itu meningkat dibanding bulan Januari 2021 yang sebesar Rp6.233 triliun.

Begitu diungkapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dalam konferensi pers APBN KITA.

"Itu sesuai dengan yang kita rumuskan bersama-sama antara pemerintah dan DPR tentang bagaimana merancang dan selanjutnya mengelola APBN ini," kata Luky dalam telekonferensi Selasa, 23 Maret 2021.

Ia menegaskan, Kementerian Keuangan melakukan pengelolaan APBN secara menyeluruh. Pada APBN 2021 ini, Kemenkeu memiliki proyeksi defisit anggaran hingga 5,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp1.006 triliun.

"Itu yang terus kami kelola dan dicarikan pembiayaannya sepanjang tahun," ujar Luky.

Ia menjelaskan, posisi per akhir Februari 2021 dalam hal pembiayaan anggaran, Kemenkeu berhasil menutupi hingga sebesar Rp273,1 triliun. Menurutnya, hal ini sesuai dengan rencana Kemenkeu untuk mencari pembiayaan dan menutup defisit-defisit tersebut hingga akhir tahun.

Hal senada juga diutarakan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. Dia mengatakan, untuk pembiayaan APBN dan menjalankan pembangunan saat ini pemerintah tidak hanya mengandalkan utang.

"Jadi kalau ditanya total utang, jumlahnya ada. Tapi biaya pembangunan kita, pembiayaan APBN kita tidak hanya sekadar mengandalkan utang, tapi juga mengandalkan penerimaan pajak," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menyebutkan bahwa total defisit APBN sampai Februari 2021 adalah sebesar Rp63,6 triliun, atau 0,36 persen terhadap PDB. Angka itu lebih tinggi dari Januari 2021, yang sebesar Rp 45,7 triliun atau hanya 0,26 persen terhadap PDB.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah menaikkan batas aman defisit dari 3 persen menjadi 6,34 persen. Kebijakan ini dilakukan melihat tekanan ekonomi yang dalam akibat pandemi COVID-19. Sedangkan dalam APBN 2021, defisit APBN ditargetkan Rp1.006 triliun atau 5,70 persen terhadap PDB.