Utang Penanganan Corona Indonesia Paling Rendah Dibandingkan AS dan Jepang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, utang penanganan Virus Corona Indonesia masih paling rendah dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Meski demikian, dia mengakui penarikan utang membuat gap terhadap GDP membengkak hingga 6,2 persen.

"Kalau kita bicara utang, utang kita sudah dihitung jadi banyak kemarin, memang ini jadi 6,2 persen gap to GDP kita dan itu kita termasuk paling rendah dibadingkan dengan negara lain," ujar Menko Luhut dalam diskusi online di Jakarta, Selasa (2/6).

Menko Luhut membandingkan Indonesia dengan Singapura. Negara tetangga tersebut mengalami pelebaran defisit hingga 100 persen. Begitu pula dengan Amerika dan Jepang yang harus menarik utang besar menjaga agar rakyat dan perekonomian tidak terpengaruh besar oleh penyebaran Virus Corona.

"Singapura itu 100 persen terhadap GDP nya. Tambah lagi Amerika Serikat itu kita tidak tahu berapa lagi, memang besar. Jepang tidak kita tahu lagi," jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah sangat berhati-hati dalam melakukan penarikan utang. Mantan Menteri Politik Hukum dan Keamanan tersebut memastikan utang dialokasikan untuk hal produktif.

"Jadi kalau ada yang merasa ini silahkan diskusi. Saya tentara, saya mengerti juga, saya banyak belajar dari anak anak muda. Jadi jangan dibodohin rakyat kita, utang besar. Kita utang produktif. Itu saja," tandasnya.

Utang Bengkak

Faisal Basri memberikan materi bahaya rokok. (Yopi Makdori/Liputan6.com)

Ekonom, Faisal Basri, angkat bicara mengenai upaya pemerintah untuk menangani pandemi Virus Corona dengan mengandalkan utang. Menurutnya, utang membengkak karena penerimaan negara dari perpajakan terus menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut pun seolah tak mendapat perhatian dari pemerintah.

"Utang yang akan diissued pasti akan jauh lebih besar dari dana pemulihan ekonomi nasional karena pembayaran pajaknya turun terus. Ini tahun 2019 tax ratio kita turun terus dan tidak pernah dipermasalahkan," ujar Faisal dalam diskusi online, Jakarta, Senin (1/6).

Faisal mengatakan, sejak zaman orde baru belum pernah sejarahnya rasio pajak berada di bawah 10 persen. Namun kini hal tersebut terus terjadi bahkan terus menurun dengan adanya pelemahan penerimaan saat pandemi Virus Corona. Pemerintah juga dinilai lalai mengutip pajak dari orang kaya yang memiliki penghasilan besar.

"Kemampuan negara menutup pajak lemah sekali. Orang-orang yang harusnya bayar pajak besar, lalu bayar sedemikian kecilnya. Batubara itu kerugian negara luar biasa besar dan itu sudah dikaji oleh KPK. Tidak pernah dalam sejarah sejak orde baru tax ratio di bawah 10 persen tidak pernah, jadi sekarang ini turun terus," paparnya.

Dia menambahkan, kesalahan pengelolaan keuangan negara dengan mengandalkan utang tanpa memperhatikan penerimaan tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah ugal-ugalan.

"Jadi kan gagal ini negara untuk mencari sumber pembiayaan dari pajak dengan alasan apapun. Pengeluaran tidak mau dipotong, pajak merosot ya apalagi kalau tidak utang. Karena kita tidak punya tabungan. Negara ini ugal-ugalan kalau kita lagi untung wajib dihabiskan tahun itu juga jangan disisakan, kalau kita krisis utang, ya ugal ugalan," tandasnya.

 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com