Utusan PBB: Perdamaian di Libya mungkin, jika campur-tangan luar berakhir

PBB, New York (AP) - Satu kesepakatan antar-pihak yang berperang di Libya untuk mengakhiri konflik mungkin dicapai, tapi hanya bila semua rakyat Libya menolak campur-tangan luar, kata utusan PBB buat negara Afrika Utara yang kaya akan minyak tersebut pada Senin (18/11).

Ghassan Salame mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa persiapan buat pertemuan puncak internasional di Berlin sedang berlangsung dan bahwa pertemuan "penting" pejabat senior pada Rabu bertujuan mencapai kesepakatan mengenai perincian tindakan yang diperlukan guna mengakhiri konflik tersebut. Semua itu meliputi kembalinya ke proses perdamaian pimpinan orang Libya, gencatan senjata, pelaksanaan embargo senjata atas Libya, pembaruan keamanan dan ekonomi, dan penegakan hak asasi manusia internasional serta hukum kemanusiaan, katanya.

Perang saudara di Libya pada 2011 menggulingkan Muammar Gaddafi, yang belakangan terbunuh. Dalam kekacauan yang terjadi selanjutnya, negeri tersebut terpecah --pemerintah lemah dukungan PBB di Tripoli mengawasi bagian barat negeri itu dan pemerintah saingannya di bagian timur, yang bersekutu dengan Tentara Nasional Libya, pimpinan Jenderal. Khalifa Haftar. Masing-masing didukung oleh sejumlah milisi.

Haftar melancarkan serangan militer mengejutkan pada 4 April dengan tujuan merebut Tripoli kendati ada komitmen untuk menghadiri konferensi nasional beberapa pekan kemudian dengan tujuan membentuk pemerintah persatuan dan bergerak ke arah pemilihan umum. Pertempuran untuk memperebutkan Tripoli telah berhenti dalam beberapa bulan belakangan ini, dan kedua pihak berlindung dan saling membom di sepanjang pinggir selatan ibu kota Libya.

Tentara Nasional Libya adalah yang paling besar dan paling teratur dari banyak milisi di negeri itu dan memiliki dukungan Mesir, Uni Emirat Arab serta Rusia. Sebaliknya, milisi yang bersekutu dengan Tripoli, dibantu oleh Turki dan Qatar.

Salame mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa sejak meletusnya konflik lebih dari 200 warga sipil telah tewas dan lebih dari 128.000 orang telah meninggalkan rumah mereka. Lebih dari 135.000 warga sipil masih berada di daerah garis depan, dan sebanyak 270.000 orang tinggal di daerah yang secara langsung dipengaruhi oleh konflik, katanya.

Berpekan-pekan ke depan akan penting, kata Salame. Ia menambahkan bahwa ia "bertekad untuk melihat berakhirnya konflik yang memporak-porandakan ini". Ia mengatakan kepada Dewan di dalam satu penjelasan video dari wilayah tersebut bahwa "berakhirnya konflik dan disepakatinya cara maju adalah prospek yang realistis".

"Penanaman modal luar negeri di dalam konflik beresiko melebihi jumlah keterlibatan nasional, menguasai masa depan Libya jauh dari orang Libya dan menempatkannya di tangan pihak asing," demikian peringatan Salame. "Segera setelah diundang masuk, campur-tangan asing adalah tamu yang menetap dan menguasai rumah itu," tambah utusan PBB tersebut.

Terlebih, katanya, "Kerusuhan itu difasilitasi oleh berlimpahnya senjata era-Gaddafi di Libya serta oleh berlanjutnya pengiriman alat perang yang dimasukkan ke negeri tersebut dalam pelanggaran terhadap embargo senjata", mulai dari suku-cadang buat pesawat tempur dan tank hingga peluru dan rudal presisi.

Salame mendesak semua orang Libya agar menolak campur-tangan asing di dalam urusan dalam negeri mereka dan mendesak negara asing agar menerapkan embargo senjata" dan berkomitmen kongkrit untuk mengakhiri konflik di lapangan, sebelum sangat terlambat".

Ia mengatakan penjabaran kesepakatan itu diketahui, pilihan buat kerangka undang-undang dasar ada dan peraturan pemilihan umum telah dibuat sebelumnya.

"Semua itu diperlukan sekarang buat kalian, masyarakat internasional, untuk bersama-sama menyediakan payung yang diperlukan buat semua pihak di Libya guna bergandeng tangan untuk mengakhiri konflik dan melanjutkan dialog," kata Salame.