UU ITE Tak Bisa Wujudkan Tata Kelola Internet yang Transparan

TRIBUNNEWS.COM, NUSA DUA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak pencabutan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Ketua AJI Indonesia, Eko Maryadi, pengelola media online kini dihadapkan pada sejumlah persoalan yang memperlihatkan adanya ancaman jerat pidana di tengah kebebasan media.

"Para pengelola media online ingin ada sebuah tata kelola internet yang dapat mengatasi beberapa problem. Hingga saat ini tata kelola di Indonesia sangat tidak jelas dan bagi rimba yang lebat. Kebijakan-kebijakan terkait internet tak transparan dan sangat bernuasa penguasa," kata Eko dalam keterangan di arena IGF 2013 di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/10/2013).

Menurutnya UU ITE yang ada belum dapat menjawab kebutuhan parapihak terkait internet. Justru UU ITE malah dan mengancam pengguna internet melalui pasal pencemaran nama dengan hukuman maksimum 6 tahun penjara.
 
Terkait keberadaan UU ITE Nomor 11 tahun 2008 AJI Indonesia meminta peraturan ini dicabut dan diganti dengan “Undang Undang Tata Kelola Internet” yang menjawab kebutuhan bersama : masyarakat sipil, industri, pemerintah. "Sejalan dengan itu, AJI mendorong lahirnya Komisi Independen seperti Dewan Pers atau KPI, yang memutuskan sengketa internet, menegakkan etika, menegakkan aturan bisnis online, dan menetapkan masalah filtering," kata Eko.

Untuk mengawal bisnis online yang kredibel, AJI meminta tanggung jawab berbagai Kementerian (misalnya Kementrian Perdagangan, Kementrian Keuangan (Pajak), Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Hukum dan HAM, dan Kementrian Luar Negeri) ikut mengatur bisnis internet yang berkeadilan dan reliable.
 
AJI ingin memastikan bahwa kebijakan Tata Kelola Internet di Indonesia sejalan dengan kebijakan internasional. Sejak tahun 2004, tata kelola Internet menjadi fokus diskusi global dan diperdebatkan dalam KTT Dunia tentang Masyarakat Informasi (WSIS, World Summit on the Information Society).Penting dicatat bahwa tata kelola Internet selalu melibatkan tiga aktor, yaitu pemerintah, sektor swasta (dunia usaha/ korporasi) dan masyarakat sipil.
 
"Sebagai bagian masyarakat sipil, AJI ingin berperan dalam proses pembuatan kebijakan terkait internet. Keterlibatan masyarakat sipil sangat penting agar kebijakan yang dibuat pemerintah lebih partisipatif, sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan tidak mencederai kebebasan media," kata Eko.  


Baca Juga:

Para Pakar Cyber Cari Solusi atasi Spam

Indonesia akan Pungut Pajak dari Transaksi Internasional

Awas Cyber Attack Ancam Pengguna Internet Jelang Piala Dunia