UU Lembaga Keuangan Mikro Baru Efektif 2014  

  • Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Tempo
    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan tak bisa berbuat banyak jika PT Freeport Indonesia tetap menolak menyetor dividen. Alasannya, suara pemerintah dalam rapat umum pemegang saham sangat kecil dibandingkan pemegang saham lainnya. (Baca: Freeport dan PLN Belum Setor Dividen) …

  • Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    Tempo
    Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun memiliki pasokan bahan baku kertas yang besar, Indonesia masih kalah dari Singapura dalam hal ekspor produk cetakan. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Jimmy Junianto mengatakan saat ini nilai ekspor barang cetakan Indonesia baru mencapai US$ 226 juta, hanya seperenam dari nilai ekspor produk cetakan Singapura yang sebesar US$ 1,5 miliar. …

  • Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Merdeka.com
    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    MERDEKA.COM. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia. Per Februari 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 272,1 miliar atau setara dengan Rp 3107,4 triliun. utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar USD 129 miliar serta utang luar negeri swasta sebesar USD 143 miliar. ... …

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro menjadi undang-undang. Namun, undang-undang itu baru berlaku efektif pada 2014.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan dalam jangka waktu dua tahun tersebut dilakukan persiapan infrastruktur yang diperlukan, antara lain sumber daya manusia Otoritas Jasa Keuangan selaku pembina dan pengawas LKM.

»Peraturan pelaksana UU dan pedoman teknis pembinaan, pengawasan LKM, dan teknologi informasi,” kata Menteri Agus dalam sidang paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2012.

Menurut Agus, LKM yang belum berbadan hukum tetap dapat beroperasi sampai dengan satu tahun sejak UU tersebut berlaku. LKM juga wajib memperoleh izin usaha dari OJK paling lama satu tahun, terhitung sejak UU Lembaga Keuangan Mikro berlaku.

Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto, menyatakan pedoman teknis UU Lembaga Keuangan Mikro akan diterjemahkan dalam tiga peraturan pemerintah dan 11 peraturan OJK. LKM tersebut akan tunduk kepada aturan OJK.

"Untuk LKM syariah wajib melaksanakan kegiatan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia," katanya.

Airlangga menyatakan, cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. Dia melanjutkan, LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, minimal 60 persen kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau badan usaha milik desa. "Satu individu dilarang memiliki saham lebih dari 20 persen," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Terpopuler:

Sri Mulyani Masuk 100 Top Global Thinkers 2012 

Daging Sapi di Jaksel Ternyata Daging Babi

Sri Mulyani Dapat Tepuk Tangan Panjang di Maryland 

Komputer Samin Tan Dibobol, Dokumen Penting Raib

Redenominasi Mata Uang, Nilai Dibulatkan ke Atas

Pekan Depan, 2 Jalur KRL Bogor-Jakarta Beroperasi

Hatta: Subsidi MRT Jokowi Kantong Kanan atau Kiri

Hatta Rajasa Bahas Subsidi MRT Jokowi

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...