UU Lembaga Keuangan Mikro Baru Efektif 2014  

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Merdeka.com
    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    MERDEKA.COM. Kementerian Perdagangan mengklaim industri fesyen muslim Indonesia saat ini paling ternama di dunia. Industri sejenis di Malaysia, negara muslim terdekat, dinilai belum mampu menyaingi. …

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro menjadi undang-undang. Namun, undang-undang itu baru berlaku efektif pada 2014.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan dalam jangka waktu dua tahun tersebut dilakukan persiapan infrastruktur yang diperlukan, antara lain sumber daya manusia Otoritas Jasa Keuangan selaku pembina dan pengawas LKM.

»Peraturan pelaksana UU dan pedoman teknis pembinaan, pengawasan LKM, dan teknologi informasi,” kata Menteri Agus dalam sidang paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2012.

Menurut Agus, LKM yang belum berbadan hukum tetap dapat beroperasi sampai dengan satu tahun sejak UU tersebut berlaku. LKM juga wajib memperoleh izin usaha dari OJK paling lama satu tahun, terhitung sejak UU Lembaga Keuangan Mikro berlaku.

Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto, menyatakan pedoman teknis UU Lembaga Keuangan Mikro akan diterjemahkan dalam tiga peraturan pemerintah dan 11 peraturan OJK. LKM tersebut akan tunduk kepada aturan OJK.

"Untuk LKM syariah wajib melaksanakan kegiatan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia," katanya.

Airlangga menyatakan, cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. Dia melanjutkan, LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, minimal 60 persen kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau badan usaha milik desa. "Satu individu dilarang memiliki saham lebih dari 20 persen," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Terpopuler:

Sri Mulyani Masuk 100 Top Global Thinkers 2012 

Daging Sapi di Jaksel Ternyata Daging Babi

Sri Mulyani Dapat Tepuk Tangan Panjang di Maryland 

Komputer Samin Tan Dibobol, Dokumen Penting Raib

Redenominasi Mata Uang, Nilai Dibulatkan ke Atas

Pekan Depan, 2 Jalur KRL Bogor-Jakarta Beroperasi

Hatta: Subsidi MRT Jokowi Kantong Kanan atau Kiri

Hatta Rajasa Bahas Subsidi MRT Jokowi

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...