UU Pengelolaan Zakat Digugat di MK

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dimohonkan oleh 20 pemohon yang terdiri dari sembilan lembaga amil zakat (LAZ) dan 11 perorangan, Jumat.

Para pemohon yang berasal dari lembaga itu diantaranya Yayasan Dompet Dhuafa, Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LPP Ziswaf Harum, Yayasan Portal Infaq, Yayasan Harapan Dhuafa Banten, KSUP Sabua Ade Bima NTB dan Koperasi Serba Usaha Kembang Makmur Situbondo.

Sedangkan pemohon perorangan diantaranya Mohammad Arifin, Juperta Panji Utama, Rudi Dwi Setiyanto, Armie Robi, Dessy Sonyaratri, A Azka Muthia, Umaruddinul Islam yang semuanya selaku amil zakat. Selanjutnya Fadlullah dan Sylviani Abdul Hamis selaku muazakki, serta Asep Supriyatna, Marjaya keduanya selaku mustahik.

Para pemohon menguji Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38 dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat yang mengatur keberadaan lembaga pengelolaan zakat dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Zakat Indonesia (Komaz) Heru Susetyo, saat membacakan permohonan, mengatakan UU Pengelolaan Zakat telah memberikan dasar hukum untuk berlangsungnya kriminalisasi terhadap para amil zakat yang tidak memiliki ijin pejabat yang berwenang, walaupun mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Heru juga mengatakan UU tersebut juga dapat mematikan lebih dari 300 LAZ yang ada karena berbadan hukum yayasan, sedangkan dalam ketentuan UU Pengelolaan Zakat mengharuskan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, lanjutnya, UU ini juga telah mensentralisasi pengelolaan zakat nasional berada ditangan pemerintah, sehingga bisa menghambat perkembangan peran serta LAZ yang telah memperdayakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Pemohon juga mempermasalahkan pendirian Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota tanpa memberikan persyaratan pendirian serta mendapat dana APBN dan menggunakan dana yang dihimpun, sedangkan LAZ tidak mendapatkan dana APBN.

Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Panel Ahmad Sodiki didampingi oleh anggota Anwar Usman dan Fadlil Sumadi.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.