UU Perkoperasian Amanatkan 10 PP 5 Permen

  • Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNnews.com
    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar uang gaji suami dikelola istri. Sialnya, mayoritas wanita tak punya pengetahuan pengelolaan keuangan yang bagus. …

  • Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Antara
    Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Yogyakarta (Antara)- Pemerintahan baru mendatang perlu menaikkan kembali harga bahan bakar minyak bersubsidi secara bertahap untuk mengurangi pembengkaan subsidi bahan bakar itu, kata ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetyantono. "Subsidi sulit dihilangkan sama sekali. Yang bisa dilakukan adalah secara bertahap dikurangi," kata Tony di Yogyakarta, Selasa. Ia merekomendasikan kenaikan harga subsidi bahan bakar minyak (BBM) dilakukan dengan menaikkan harga dengan kisaran Rp1.000-Rp1.500 …

  • Menkeu sebut kasus pajak BCA akibat program BPPN

    Menkeu sebut kasus pajak BCA akibat program BPPN

    Merdeka.com
    Menkeu sebut kasus pajak BCA akibat program BPPN

    MERDEKA.COM. Menteri Keuangan Chatib Basri menilai penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas skandal pajak PT Bank Central Asia Tbk yang menyeret mantan Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2004 Hadi Poernomo, tidak berkaitan dengan sistem pajak saat ini. Sebab, pola pengajuan keberatan tagihan pajak yang dianggap merugikan negara itu cuma terjadi di masa pemulihan setelah krisis ekonomi 1998. ... …

Jakarta (ANTARA) - Undang-Undang Perkoperasian yang baru disahkan pada Kamis (18/10) dalam rapat paripurna DPR RI mengamanatkan penyusunan 10 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

"Ada 10 PP yang diamanatkan oleh UU Perkoperasian dan 5 Permen. Sebanyak 10 PP ini bisa digabung-gabungkan dengan yang sejenis sehingga bisa menjadi tinggal 6 PP yang diperlukan," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, di Jakarta, Jumat.

Pihaknya menyatakan optimistis 6 PP dan 5 Permen itu rampung dalam dua tahun setelah UU Perkoperasian disahkan tahun ini.

Agus mengaku sudah mengantisipasi penyusunan PP dan Permen itu sejak dini agar tidak kemudian berlarut-larut dan petunjuk teknis pelaksanaan UU tidak terkatung-katung.

"Kami sudah menyusun draftnya untuk beberapa PP yang diperlukan seperti misalnya PP untuk Lembaga Pengawas Koperasi dan PP untuk lembaga penjamin simpanan koperasi," katanya.

Selain itu, ia juga sudah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk draft PP koperasi syariah yang selama ini telah ada Peraturan Menteri-nya berikut pedoman pelaksanaannya.

"Sementara untuk pemakaian nama, jenis usaha, dan lain-lain, ini bisa disatukan dalam satu PP, sehingga kami yakin akan bisa diselesaikan dalam dua tahun," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto, mengatakan, penyusunan PP dan Permen untuk UU Perkoperasian tidak akan memerlukan waktu yang lama.

"Ini karena selama ini sudah kami antisipasi dengan penyiapan draft-draft," katanya.

Ia mencontohkan, PP dan petunjuk pelaksanaan teknis untuk UU UMKM yang ditetapkan dua tahun lalu juga sudah rampung tinggal menunggu proses harmonisasi.

Setyo membantah bila UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kini tidak berlaku lagi masih menyisakan PP yang belum juga terselesaikan.

Menurut dia, semua PP untuk UU itu sudah rampung dan tidak perlu diberdebatkan kembali.

UU Perkoperasian pengganti UU Nomor 25 tahun 1992 yang telah disahkan terdiri dari 17 Bab dan 126 pasal.

Sebanyak 10 PP yang diperlukan di antaranya ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama koperasi, jenis koperasi, koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam, dan ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam.

Lima PP yang diperlukan lainnya adalah PP yang mengatur persyaratan dan tata cara pembubaran penyelesaian dan hapusnya status badan hukum koperasi, peran pemerintah dan Pemda serta persyaratan dan tata cara perlindungan kepada koperasi, ketentuan tentang jenis tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, ketentuan tentang modal koperasi, dan tentang Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.

Sementara lima Permen yang diamanatkan adalah ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum, persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang kantor cabang pembantu dan kantor kas, mengenai pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

Di samping itu Permen yang mengatur tentang penggabungan atau peleburan koperasi dan ketentuan mengenai tata cara perubahan unit simpan pinam menjadi Koperasi Simpan Pinjam.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...