UU Perkoperasian Amanatkan 10 PP 5 Permen

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Merdeka.com
    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana akuisisi lebih dari 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri ditunda. Soalnya, wacana itu dinilai sudah meresahkan masyarakat. …

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

Jakarta (ANTARA) - Undang-Undang Perkoperasian yang baru disahkan pada Kamis (18/10) dalam rapat paripurna DPR RI mengamanatkan penyusunan 10 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

"Ada 10 PP yang diamanatkan oleh UU Perkoperasian dan 5 Permen. Sebanyak 10 PP ini bisa digabung-gabungkan dengan yang sejenis sehingga bisa menjadi tinggal 6 PP yang diperlukan," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, di Jakarta, Jumat.

Pihaknya menyatakan optimistis 6 PP dan 5 Permen itu rampung dalam dua tahun setelah UU Perkoperasian disahkan tahun ini.

Agus mengaku sudah mengantisipasi penyusunan PP dan Permen itu sejak dini agar tidak kemudian berlarut-larut dan petunjuk teknis pelaksanaan UU tidak terkatung-katung.

"Kami sudah menyusun draftnya untuk beberapa PP yang diperlukan seperti misalnya PP untuk Lembaga Pengawas Koperasi dan PP untuk lembaga penjamin simpanan koperasi," katanya.

Selain itu, ia juga sudah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk draft PP koperasi syariah yang selama ini telah ada Peraturan Menteri-nya berikut pedoman pelaksanaannya.

"Sementara untuk pemakaian nama, jenis usaha, dan lain-lain, ini bisa disatukan dalam satu PP, sehingga kami yakin akan bisa diselesaikan dalam dua tahun," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto, mengatakan, penyusunan PP dan Permen untuk UU Perkoperasian tidak akan memerlukan waktu yang lama.

"Ini karena selama ini sudah kami antisipasi dengan penyiapan draft-draft," katanya.

Ia mencontohkan, PP dan petunjuk pelaksanaan teknis untuk UU UMKM yang ditetapkan dua tahun lalu juga sudah rampung tinggal menunggu proses harmonisasi.

Setyo membantah bila UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kini tidak berlaku lagi masih menyisakan PP yang belum juga terselesaikan.

Menurut dia, semua PP untuk UU itu sudah rampung dan tidak perlu diberdebatkan kembali.

UU Perkoperasian pengganti UU Nomor 25 tahun 1992 yang telah disahkan terdiri dari 17 Bab dan 126 pasal.

Sebanyak 10 PP yang diperlukan di antaranya ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama koperasi, jenis koperasi, koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam, dan ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam.

Lima PP yang diperlukan lainnya adalah PP yang mengatur persyaratan dan tata cara pembubaran penyelesaian dan hapusnya status badan hukum koperasi, peran pemerintah dan Pemda serta persyaratan dan tata cara perlindungan kepada koperasi, ketentuan tentang jenis tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, ketentuan tentang modal koperasi, dan tentang Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.

Sementara lima Permen yang diamanatkan adalah ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum, persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang kantor cabang pembantu dan kantor kas, mengenai pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

Di samping itu Permen yang mengatur tentang penggabungan atau peleburan koperasi dan ketentuan mengenai tata cara perubahan unit simpan pinam menjadi Koperasi Simpan Pinjam.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...