UU Perlindungan Data Pribadi Sangat Diperlukan di Tengah Maraknya Transaksi Digital

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Industri keuangan sangat menunggu hadirnya Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia. Saat ini eksekutif dan legislatif tengah membahas RUU Perlindungan Data Pribadi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana menjelaskan, di tengah peningkatan transaksi digital dalam sektor jasa keuangan terdapat risiko siber (cyber risk) yang mengintai masyarakat selaku konsumen. Risiko tersebut salah satunya adalah penyalahgunaan atau pencurian data pribadi.

"Ya, saya kira itu nanti (pencurian data pribadi) memang harus diatur dengan undang-undang. Nanti, kalau bank melayani digitalisasi itu kan banyak data yang pasti akan diambil," terangnya dalam Squawk Box CNBC Indonesia bertajuk Membedah Fenomena Bank Digital & Akselerasi Permodalan Bank, Jumat (27/8/2021).

Maka dari itu, dia mendorong, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) bisa segera dikebut. Saat ini, proses pembahasan antara pemerintah dan DPR dinilai tidak mengalami hambatan yang berarti.

"Karena pemerintah juga terus berusaha dan konsep itu kan juga sudah ada, sudah banyak juga dibicarakan. Saya kira nanti akan segera keluar undang-undang mengenai itu ya perlindungan data pribadi," tukasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dikebut

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate membeberkan update terkini terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Menurutnya, di awal Januari 2021 ini sudah mengadakan dua kali pertemuan untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PDP.

"Secara khusus pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada Januari 2021 telah dilakukan rapat lanjutan sebanyak 2 kali antara pemerintah dan Komisi I DPR RI untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU PDP," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI, Senin (1/2).

Dia menyebut, bahwa hingga saat ini proses pembahasan RUU PDP ini masih seputar lanjutan penyelesaian DIM. Tercatat baru ada 145 DIM yang telah diselesaikan.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat proses pembahasan sejumlah DIM di tahun ini. Sehingga RUU ini dapat segera disahkan ke dalam bentuk aturan perundang-undangan.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel