UU Pilpres Kembali Diuji ke MK

Jakarta (ANTARA) - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi setelah Komite Pemerintahan Rakyat Independen (KPRI) mempermasalahkan ketentuan yang mengatur penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden KPRI Sri Sudarjo, saat membacakan permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di MK Jakarta, Senin, menilai Pasal 1 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) UU Pilpres yang mengatur penentuan calon Presiden dan wakil presiden tidak mewakili suara rakyat.

"Artinya secara langsung oleh rakyat yakni bukan melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik," kata Sri Sudarjo, di depan majelis panel yang dipimpin Mahfud MD.

Menurut dia, penentuan calon Presiden seharusnya merupakan pilihan rakyat, bukan dilakukan oleh gabungan Partai politik atau partai politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20 persen dari kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

KPRI menilai ketentuan dalam UU Pilpres ini hanyalah konspirasi antar elit DPR tanpa dihitung berdasarkan fakta dan kondisi suara rakyat di lapangan.

Sri Sudarjo mengatakan suara DPR tidak dapat mewakili suara rakyat dalam memilih presiden dan wakilnya karena banyak fakta yang menunjukkan kalau sebagian besar rakyat tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR.

Dia mengatakan bahwa keberadaan DPR sendiri merupakan kedaulatan elit yang lahir dari proses jual beli suara. "Jadi secara prakteknya DPR tidak pernah menjadi perwakilan rakyat secara langsung," katanya.

Untuk itu, pemohon meminta MK untuk membatalkan keberadaan Pasal 1 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dalam UU Pilpres.

Menanggapi pengujian UU tersebut, Anggota Majelis Panel Anwar Usman mengungkapkan bahwa pengujian UU Pilpres dengan Pasal yang diajukan KPRI sudah pernah diajukan.

"Jadi pemohon hendaknya memaparkan lebih jauh lagi sehingga ada perbedaan dasar dibandingkan dengan pengujian UU Pilpres sebelumnya," kata Hakim Konstitusi Anwar Usman, ketika memberikan nasihat dalam persidangan.

Dia juga mengatakan bahwa pemohon belum memaparkan secara rinci kedudukan pemohon.

Untuk itu, majelis panel memberikan waktu selama 14 hari untuk perbaikan permohonan.

"Itu hak saudara apakah akan menggunakan waktu itu atau tidak untuk memperbaiki permohonan," kata Mahfud, sesaat sebelum menutup persidangan.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.