UU Sistem Peradilan Anak Perkuat Peran Kemsos

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, pengesahan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak akan memperkuat peran Kementerian Sosial bukan hanya sekedar perlindungan tapi sampai pada pemulihan dan pendampingan.

"Pengesahan UU ini makin menguatkan peran Kementerian Sosial, bukan hanya perlindungan tetapi sampai pada pemulihan dan pendampingan oleh pekerja sosial," kata Menteri Sosial di Jakarta, Selasa.

RUU Sistem Peradilan Anak akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. UU tersebut akan menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UU Sistem Peradilan Anak merupakan penyempurnaan dari UU Pengadilan Anak dimana dalam UU No 3/1997 usia delapan tahun dapat dipidana sedangkan UU Sistem Peradilan Anak pemidanaan dapat dilakukan setelah usia 12 tahun.

UU Sistem Peradilan Anak mengutamakan proses pemulihan, berbeda dibandingkan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang hanya mengenal pemidanaan.

Dalam UU sebelumnya pekerja sosial juga hanya sebagai pelengkap, sedangkan dalam RUU Sistem Peradilan Anak pekerja sosial lebih diperankan dalam pembuatan laporan sosial pendampingan dan rujukan.

Dalam rapat paripurna tersebut juga dibahas tujuan akhir dari RUU Sistem Peradilan Anak adalah mengupayakan perlindungan sebagai upaya memenuhi hak anak, mengalihkan dari proses pidana ke pemulihan masalah anak dengan cara mengembalikan kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial.

Selain itu, anak juga diserahkan kembali ke orang tua/wali atau ikut diklat di lembaga pendidikan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial selama tiga bulan serta pelayanan masyarakat dalam waktu yang sama.

RUU Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan keadilan restoratif yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaaan semula dan bukan pembalasan.

Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial, Nahar mengatakan UU Sistem Peradilan Anak telah digagas sejak 2009 dan baru intensif pada 2011 serta finalisasi di 2012.

Perjalanan menjadi UU Sistem Peradilan Anak cukup panjang karena ada persoalan pentingnya UU tersebut bahwa pemenjaraan bukan hal terbaik ketika anak-anak bermasalah.

"Sebetulnya ini persoalan anak yang belum cukup umur dihukum seperti orang dewasa," tambah Nahar.

Lebih lanjut Nahar menyebutkan, paling tidak dalam waktu lima tahun setelah diundangkan, kementerian-kementerian dan lembaga terkait harus bekerja keras seperti Kementerian Sosial untuk membangun lembaga penyelenggaraaan kesejahteraan sosial sesuai dengan pasal 34.

Di samping itu juga diamanatkan untuk penyediaan pekerja sosial di 33 provinsi untuk menjangkau kasus-kasus yang terjadi di lapangan.

"Saat ini kita baru punya delapan lembaga sosial yang menangani anak bermasalah dengan hukum dan 600 pekerja sosial yang idealnya harus ada di setiap kabupaten/kota," kata Nahar. (tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.