Vaksin Gotong Royong, Pengusaha Dapat Merek Apa?

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), melalui program vaksinasi gotong royong membantu pengusaha untuk mendapatkan vaksin Covid-19 secara mandiri untuk para pekerja. Mengenai merek vaksin yang akan digunakan, sejauh ini belum ada kepastian.

"Mekanisme penyalurannya ada yang beli dari pemerintah atau impor langsung, tapi tetap lewat BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Namun mereknya harus beda dari yang gratis," kata Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani, saat dihubungi Liputan6.com pada Jumat (5/2/2021).

Sejauh ini, kat Rosan, antusiasme yang diperlihatkan para pelaku usaha sangat besar terhadap program tersebut. Kadin pun menargetkan 25 hingga 30 juta pekerja akan mendapatkan vaksin Covid-19 melalui vaksinasi gotong royong.

"Kami masih lakukan pendataan untuk perusahaan yang minat berpartisipasi dalam program ini, dan sudah banyak yang datar. Bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, bahkan juga dari UMKM ada beberapa yang ikut serta walaupun pegawainya hanya lima orang. Ini luar biasa," jelasnya.

Mengenai merek vaksin, Kementerian Kesehatan sebelumnya telah menetapkan enam vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia.

Penggunaan keenam vaksin tersebut ditetapkan Pemerintah RI melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 per tanggal 3 Desember 2020.

"Menetapkan jenis vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd., sebagai jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia," demikian bunyi pasal pertama Keputusan Menkes tersebut.

Kadin Tegaskan Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Pekerja

Petugas vaksinator menyiapkan vaksin CoronaVac dari SinoVac di RSUD Cengkareng, Jakarta, Kamis (14/01/2021). Vaksinasi Covid-19  tahap awal dijadwalkan berlangsung dari Januari hingga Februari 2021. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Petugas vaksinator menyiapkan vaksin CoronaVac dari SinoVac di RSUD Cengkareng, Jakarta, Kamis (14/01/2021). Vaksinasi Covid-19 tahap awal dijadwalkan berlangsung dari Januari hingga Februari 2021. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan Roeslani, mengatakan bahwa pekerja atau pegawai perusahaan tidak akan dipungut bayaran dalam program vaksinasi gotong royong. Sebaliknya, semua biaya untuk vaksin Covid-19 itu akan ditanggung pengusaha atau perusahaan.

"Pegawai gratis, keluarga mereka juga. Bahkan ada beberapa perusahaan yang ingin memberikan kepada masyarakat di lingkungan perusahaannya, seperti di sekitar pertambangan," tutur Rosan saat dihubungi Liputan6.com pada Jumat (5/2/2021).

Menurut Rosan, sejauh ini sudah banyak perusahaan yang berminat berpartisipasi dalam program vaksin Covid-19 ini. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah yang mendaftar.

Perusahaan yang mendaftar, katanya, bukan hanya dari grup-grup besar, tapi juga para pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Kami masih lakukan pendataan untuk perusahaan yang minat berpartisipasi dalam program ini, dan sudah banyak yang datar. Bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, bahkan juga dari UMKM ada beberapa yang ikut serta walaupun pegawainya hanya lima orang. Ini luar biasa," jelasnya.

Program vaksinasi gotong royong ini tidak hanya untuk wilayah Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Perusahaan yang ikut serta, nantinya akan memberikan vaksin Covid-19 kepada para pegawai mereka yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.

"Ini untuk seluruh Indonesia karena misalnya perusahaan-perusahaan yang di Jakarta, mereka juga ada operasional di wilayah lain," tutur Rosan.

Vaksinasi gotong royong merupakan kerja sama antara Kadin dan pemerintah. Kadin akan mengumpulkan peminat vaksin Covid-19 untuk mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan komunitas.

Nantinya data yang terkumpul akan diintegrasikan dengan pemerintah, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan agar pemerintah bisa membantu proses penyaluran vaksin, dan memastikan semua yang didata bisa mendapatkan vaksin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: