Skema Vaksinasi Booster Berbayar Dinilai Langgar Keppres Nomor 24 Tahun 2021

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, seharusnya pemerintah tidak membebankan biaya kepada masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi covid-19. Hal ini merujuk pada Keppres Nomor 24 Tahun 2021 tentang penetapan status faktual pandemi covid di Indonesia.

"Vaksinasi booster dilaksanakan. Cuman catatan saya, vaksinaasi booster kalau merujuk kepada Keppres No 24 tentang perpanjangan darurat itu harus gratis lagi, karena rujukannya itu," ujar dia kepada Liputan6.com, Selasa (4/1/2022).

"Sekarang Keppres No 24 diperpanjang. Berarti konsekuensinya soal vaksin juga gratis. Tentang darurat dan karantina ditanggung negara," dia mengimbuhkan.

Trubus menilai skema vaksinasi booster yang direncanakan berbayar seharusnya tidak boleh diterapkan. Karena jika dilakukan, hal ituu bertentangan dengan aturan yang ada.

"Harusnya tidak ada lagi (skema gratis dan berbayar), semua (harusnya gratis). Kalau seperti itu (berbayar) bertentangan dengan Keppres 24 itu. Jadi tidak boleh berbayar. Karena ini situasinya masih pandemi, wabah. Jadi tanggung jawab negara. Vakinasi termasuk turunan-turunannya, karantina segala itu masih tanggung jawab negara," jelas Trubus.

Ia menegaskan pemerintah dapat mengupayakan berbagai hal untuk menyediakan vaksinasi booster secara gratis kepada masyarakat. Terlebih langkah tersebut didukung oleh Keppres Nomor 24 Tahun 2021.

"Di dalam (Keppres) 24 itu disebukan salah satunya menggunakan undang undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pembiayaan covid-19. Konsekuensinya harus gratis, ditanggung negara," tegas Trubus.

DPR Dukung Vaksinasi Booster

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung rencana pemerintah untuk memulai vaksinasi booster Covid-19, terlebih dengan dua skema mandiri dan ditanggung oleh negara.

Menurut dia, warga yang mampu bisa mengikuti skema vaksin mandiri. Hal ini untuk membantu pemerintah dalam anggaran pengadaan Covid-19.

"Kategori mandiri tentu gotong royong membantu pemerintah dengan membayar sendiri vaksin boosternya," kata Melki saat dikonfirmasi, Selasa (4/1/2021).

Bagi warga yang tak mampu, Politikus Golkar ini menyarankan agar ditanggung oleh negara.

"Sedangkan warga negara yg kepesertaan BPJS Kes dibayar negara maka booster-nya dibayar negara. Booster diletakkan dlm sistem jaminan kesehatan nasional JKN yang pelaksanaan di lapangan sudah berjalan baik selama ini oleh BPJS Kesehatan," kata Melki.

Sementara terkait jenis vaksin booster, Melki menyatakan vaksin yang digunakan berasal dari luar dan dalam negeri yang telah teruji efikasinya.

"Jenis vaksin kita pakai vaksin dalam negeri vaksin impor yg sudah teruji efikasi vaksinnya, buatan dalam negeri dan masuk kategori halal sesuai arahan presiden Jokowi yg sudah disampaikan langsung oleh Beliau,"kata dia.

"Ketua KPC PEN Airlangga Hartarto atau Penangungjawab KPC PEN Jawa Bali Luhut B Panjaitan menggunakan produk dalam negeri vaksin nusantara dan vaksin merah putih atau bisa juga vaksin impor kategori halal yang produk akhirnya dibuat di Indonesia lolos EUA BPOM dan kategori halal MUI dan PBNU yakni sinovac dan Zifivax," sambungnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel