Viral Berita Eksploitasi Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit RI, GAPKI Buka Suara

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kampanye hitam terhadap industri sawit Indonesia kembali marak. Setelah isu kebakaran lahan, sejumlah LSM asing dengan dukungan sejumlah media barat mendiskreditkan industri sawit dengan isu eksploitasi pekerja perempuan. Sebuah tuduhan yang tidak didasari fakta-fakta objektif di lapangan.

“Perusahaan sawit di Indonesia, terutama yang menjadi anggota GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), tidak mungkin melakukan praktik ketenagakerjaan yang melanggar Undang-Undang dan prinsip serta kriteria di dalam ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil),” kata Sumarjono Saragih, Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI, dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Sumarjono memastikan industri sawit Indonesia sudah mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif dan layak bagi para pekerjanya.

Bahkan, GAPKI telah bekerjasama dengan ILO (Organisasi PBB untuk urusan Pekerja) dan sejumlah LSM Internasional untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang layak (decent work) di sektor perkebunan kelapa sawit.

“Berita yang awalnya di-viralkan oleh kantor berita Amerika Serikat yaitu AP (Associated Press) tersebut sangat bias, tendensius, dan tidak memenuhi asas both side coverage,” katanya.

Sejak pandemi covid-19 yang terjadi pada Maret 2020, perusahaan-perusahaan sawit anggota GAPKI melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dimana akses keluar masuk ke dalam kebun dibatasi.

Jika wartawan kantor berita AP benar-benar terjun ke lapangan, apakah benar mereka masuk ke dalam kebun perusahaan mengingat akses yang terbatas sejak pandemi covid-19.

“Seandainya wartawan AP masuk ke dalam kebun perusahaan sawit anggota GAPKI, mereka pasti akan mendapatkan fakta lapangan yang lebih objektif,” terangnya.

Dia menyebut perusahaan-perusahaan anggota GAPKI tunduk dan conply dengan semua peraturan sesuai UU Ketenagakerjaan. Bahkan, GAPKI menargetkan sampai akhir 2020 ini, semua anggota GAPKI telah bersertifikasi ISPO.

“Kalau sudah ISPO, kan sudah tidak ada lagi isu-isu terkait tenaga kerja. Karena kalau ada pelanggaran, tidak mungkin mendapatkan sertifikat ISPO,” katanya.

Sumarjono meyakini, viralnya berita mengenai eksploitasi pekerja wanita di perkebunan sawit ini adalah bagian dari perang dagang dalam pasar minyak nabati dunia. Ketika berbagai komoditas minyak nabati non sawit tidak bisa lagi bersaing dengan minyak sawit, negara-negara maju melakukan kampanye negatif untuk merusak reputasi.

“Harapan mereka bisa memutus rantai pasok dari sisi buyer minyak sawit dan juga end customers dengan mem-viralkan isu-isu negatif,” pungkasnya.

Tulang Punggung Ekonomi, Menlu Retno Janji Lawan Diskriminasi Sawit Indonesia

Menlu Retno Marsudi dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang diselenggarakan secara virtual pada 16 November 2020. (Dok: Kemlu RI)
Menlu Retno Marsudi dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang diselenggarakan secara virtual pada 16 November 2020. (Dok: Kemlu RI)

Menteri Luar Negeri (Menlu) Rento Marsudi kembali angkat suara seputar diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Menurutnya, tindak diskriminatif tersebut bertentangan dengan prinsip kemitraan dan kolaborasi yang diusung Indonesia.

"Indonesia selalu mengedepankan kerjasama dan kolaborasi dengan mitra-mitra kita. Tapi ketika berkaitan dengan kepentingan nasional, kita juga harus tegas, apalagi jika sudah menyangkut prinsip," imbuh Retno dalam sesi teleconference, Kamis (19/11/2020).

Isu sawit ini merupakan salah satu isu komoditas unggulan yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena nilai ekspornya mencapai USD 23 miliar pada tahun lalu.

"Ini juga menjadi sumber pendapatan petani-petani kecil di Indonesia. Dan kita mengetahui bahwa ada diskriminasi terhadap sawit Indonesia. Bahkan beberapa kampanye negatif terjadi di berbagai negara, khususnya di Eropa," tuturnya.

Retno menekankan, Pemerintah ingin selalu melawan diskriminasi ini. Tapi di sisi lain, ia mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki kemitraan yang erat dengan Uni Eropa.

"Uni Eropa sudah lama menjadi network partner kita. Kita miliki banyak sekali kesamaan pandang, banyak isu internasional dengan Uni Eropa," ujar dia. Beberapa hari lalu, Retno menceritakan, dirinya melakukan pembicaraan via telepon dengan High Representative/Vice President Komisi Eropa, Josep Borrell.

Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan mengenai pentingnya membangun kemitraan yang lebih kuat dan menyelesaikan isu diskriminasi terhadap sawit Indonesia.

"Indonesia selalu membuka komunikasi secara terbuka. Yang kita inginkan adalah satu, treat us fairly. Kita tentunya tidak berhenti pada kelapa sawit saja," kata Retno.

"Kita sepenuhnya mendukung dan terus mengawal berbagai komoditi unggulan Indonesia, seperti kopi, teh, karet, dan lain-lain. Karena diplomasi tidak ingin tinggal diam, dan akan terus berdiri tegak membela kepentingan nasional kita," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: