Wagub DKI akui dukungan pusat sudah baik terhadap normalisasi sungai

·Bacaan 2 menit

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui bahwa dukungan pemerintah pusat pada proyek normalisasi sungai di Jakarta sudah berjalan dengan baik.

"Dukungannya sejauh ini sudah baik ya, mungkin tinggal kami upayakan percepatan saja," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin.

Dalam normalisasi itu, Riza Patria menyebut pemerintah DKI wajib menyiapkan lahan untuk melancarkan normalisasi, sementara pemerintah pusat yang akan melakukan pembangunannya.

"Itu sinergi yang selalu kami bangun bersama," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mendukung delapan pembangunan demi transformasi Ibu Kota.

Baca juga: DKI hati-hati realisasikan dana PEN tangani banjir

Salah satu aspek pembangunan tersebut adalah normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai lintas provinsi.

Anies mendorong pemerintah pusat mendukung normalisasi di wilayah sungai Ciliwung-Cisadane, terutama normalisasi daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

Pernyataan ini disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jakarta 2023 yang berlangsung daring pada 14 April 2022.

Di kepemimpinan Anies, program normalisasi mandek. Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran pembangunan normalisasi, tapi tak terserap, sebab pemerintah DKI tidak kunjung membebaskan lahan.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mempertanyakan mengapa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang baru sekarang meminta dukungan pemerintah pusat guna menuntaskan delapan program transformasi Jakarta.

Baca juga: Khawatir bermasalah, DKI hati-hati bebaskan lahan untuk normalisasi

Hal itu karena, kata politisi PDI Perjuangan tersebut, delapan program transformasi yang salah satunya berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi, adalah program-program unggulan Anies.

"Kenapa Pak Anies baru saat ini meminta bantuan kepada pemerintah pusat? Kemana saja selama lima tahun memimpin Jakarta? Selama ini pemerintah pusat selalu berniat mendukung program normalisasi lintas provinsi, tetapi Pak Anies yang tidak mau," kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/4).

Hal ini dipertanyakan Kenneth karena menurut dia, sejak awal mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjadi Gubernur DKI Jakarta, pemerintah pusat selalu mencoba menjalin komunikasi atau kolaborasi dalam membenahi permasalahan di Jakarta.

"Sejak Pak Anies memimpin Jakarta, setahu saya dari awal pemerintah pusat selalu ingin berkolaborasi tapi responnya selalu tidak nyambung dengan pemerintah pusat, selalu mengerjakan program yang nyeleneh dan tidak tepat sasaran, alhasil menjelang jabatan berakhir, Pak Anies malah kelabakan seperti ini," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Lebih lanjut, Kenneth juga menilai selama memimpin Jakarta, Anies belum mengeksekusi program-program unggulannya secara serius, seperti pembebasan lahan untuk kebutuhan normalisasi Sungai Ciliwung, sehingga alhasil program normalisasi mandek.

Baca juga: DKI upayakan kelanjutan normalisasi sungai

Karena ketidakseriusan tersebut, alokasi APBN berupa anggaran PEN pun tidak terserap, padahal pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur mencairkan dana PEN kepada DKI Jakarta sebesar Rp12,5 triliun pada 2020 dan dari jumlah itu, sebanyak Rp5,297 triliun dialokasikan untuk penanggulangan banjir selama tiga tahun dari 2020-2022.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel