Wagub DKI Jakarta: Commitment Fee Formula E yang Benar Rp 560 M, Bukan Rp 2,3 T

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memunculkan dokumen klarifikasi Formula E untuk meluruskan polemik terkait balap mobil listrik tersebut, terutama soal pembiayaan yang tinggi.

"Kan di luaran beredar pembiayaannya dianggap fantastis, itu kan harus dijawab. Daripada dijawab orang per orang, lebih baik dijawab resmi oleh PPID sehingga di situ dapat dengan jelas, kan informasinya sampai Rp 2,3 T. Itu kan tidak betul, tidak pernah kita membayar komitmen fee segitu," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis malam, 30 September 2021.

Riza menyebutkan bahwa dalam dokumen yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta itu, total pembayaran commitment fee yang sudah dilakukan sebesar Rp 560 miliar dan diperuntukkan bagi tiga musim tersisa (2022-2024) Formula E.

Jumlah uang itu, merupakan hasil kesepakatan terbaru antara Pemprov DKI dan Formula E Operations (FEO).

"Yang benar adalah Rp 560 miliar untuk 3 tahun ke depan. Jadi bukan per tahun," ujar Riza yang dikutip dari Antara.

Angka tersebut menjadi penghitungan terbaru, karena sebelumnya surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) pada 2019 tercantum kewajiban pembayaran komitmen mencapai Rp2,3 triliun.

"Dulu itu kan masih draf yang (surat) Kadispora, hasil negosiasi dengan pihak Formula E itu disepakati angka itu disepakati untuk tiga tahun ke depan ya, 2022, 2023, 2024," tutur Riza.​​

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua

Tak Lagi Gunakan APBD DKI Jakarta

Politikus Gerindra itu menambahkan pihak Pemprov DKI berharap ke depannya pendanaan Formula E tak lagi menggunakan APBD DKI Jakarta.

"Diharapkan ke depan pembiayaan tidak lagi dengan APBD, diharapkan ke depan dengan dana publik, sponsor, partisipasi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menjelaskan soal perkembangan terkini isu Formula E.

Namun Fraksi PDI Perjuangan mengkritik karena menilai Diskominfotik tidak memiliki kompetensi untuk memberi penjelasan soal Formula E.

Terlebih, PDI Perjuangan dan PSI juga telah menggunakan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Anies Baswedan terkait Formula E.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel