Wagub DKI sebut ada peluang kenaikan gaji dan tunjangan DPRD dipangkas

·Bacaan 1 menit

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan ada peluang kenaikan pos belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta dalam APBD 2022 senilai Rp26,42 miliar dipangkas.

Menurut politisi Gerindra tersebut, hal itu bisa dipotong jika ada ketentuan yang dilanggar.

"Kalau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) keberatan dan ada dasarnya tentu harus dirasionalisasikan," kata Riza di Jakarta, Jumat.

Peningkatan belanja gaji dan tunjangan DPRD masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah DKI tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Belanja gaji dan tunjangan tahun ini ditetapkan Rp177,37 miliar atau naik Rp26,42 miliar dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp150,94 miliar.

Pos anggaran yang naik signifikan adalah belanja tunjangan perumahan senilai Rp102,36 miliar. Jumlah ini melonjak Rp25,44 miliar dibandingkan tahun lalu Rp76,92 miliar.

Lalu, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang naik Rp636 juta menjadi Rp27,34 miliar, belanja tunjangan reses juga naik Rp159 juta menjadi Rp6,83 miliar.

Riza memaparkan kenaikan tunjangan DPRD ini sudah melalui proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif.

Dia berujar peningkatan anggaran hak keuangan dan administratif DPRD dimungkinkan selagi tak melanggar aturan, rasional, dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

"Ada peningkatan itu dibolehkan," ucap Riza.

Baca juga: DPRD DKI awasi pembangunan sirkuit Formula E dua bulan sekali
Baca juga: DPRD ingatkan mereka miliki hak penyempurnaan APBD evaluasi Kemendagri
Baca juga: DPRD DKI ingatkan keselamatan siswa peserta PTM 100 persen

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel