Wagub Riza Patria Sebut Laporan Bansos Jakarta ke KPK Perlu Dicek

·Bacaan 2 menit
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Ist)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan laporan terbanyak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait bantuan sosial (bansos) COVID-19 di Ibu Kota, perlu dicek.

Meski demikian, Riza Patria menganggap wajar bahwa Jakarta menjadi wilayah yang tertinggi laporannya di KPK mengingat jumlah penduduk dan jumlah bansos yang banyak.

"Wajar kalau DKI tertinggi ya, tapi bansos kan ada dua, satu dari pemerintah pusat, satunya dari Pemprov. Nanti dicek, yang dilaporkan itu yang mana," kata Riza, Senin (9/11/2020).

Kemudian, kata dia, laporan tersebut perlu dicek kembali karena tidak semua yang disampaikan ke KPK itu sesuai dengan yang dilaporkan. "Mungkin hanya miskomunikasi, ada yang perlu diklarifikasi dan sebagainya," ucap dia yang dikutip dari Antara.

Pada prinsipnya, lanjut dia, seluruh pengadaan yang dilakukan Pemprov dan juga Pemerintah Pusat selalu mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan disalurkan pada yang membutuhkan per nama dan per alamat yang memenuhi kriteria.

"Menentukan kriterianya adalah diskusi dan dialog yang panjang untuk menentukan siapa yang berhak. Sudah sejak awal diskusi kita buat, pendataan juga sudah sejak awal kita buat. kita data, data lama dan data baru kita padukan, kita cek kembali, kita pastikan lagi data penerima itu yang berhak sehingga tidak ada laporan," ujar Riza Patria.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

KPK Terima Laporan

Riza mengaku pihaknya tidak mendapatkan laporan terkait data orang yang tidak berhak menerima bansos, yang menurutnya semua data baik dan akurat.

"Dari data data itu kita bersyukur tidak ada laporan yang tidak tepat sasaran. Bansos yang diberikan sesuai kriteria dan syarat-syarat dan tepat sasaran pada yang dituju," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menerima laporan masyarakat terkait masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) di daerah. Ribuan laporan masuk melalui aplikasi Jaga Bansos yang dikelola KPK.ima bantuan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: