Wajah Baru Komisaris KAI: Kiai NU, Jenderal TNI, hingga Timses Jokowi

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengubah susunan komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Pergantian komisaris KAI tersebut berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-417/MBU/12/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Melalui surat itu, Menteri Erick Thohir mengangkat Endang Tirtana sebagai Komisaris Independen KAI. Kementerian BUMN juga memberhentikan dengan hormat Pungky Sumadi sebagai Komisaris KAI.

"Adanya Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) diharapkan dapat berdampak positif untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Perseroan," seperti dikutip dari surat resmi KAI, dikutip Jumat (31/12/2021).

Endang Tirtana diketahui merupakan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Pasangan Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin. Dia berada dalam jajaran Ex-officio Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif Partai Politik Koalisi Indonesia Kerja.

Dikutip dari laman website resmi KAI, Endang Tirtana juga bukan wajah baru di KAI. Sebab, dia bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 17 Maret 2017 sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Nomor: SK-55/MBU/3/2017.

Pria kelahiran Padang Balai, 9 April 1981 ini meraih Gelar Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Padang (IAIN) Jurusan Aqidah Filsafat pada tahun 2000. Dia menyelesaikan Magister Ilmu Administrasi di Universitas Krisnadwipaya, Jawa Barat, tahun 2021.

Sebelumnya, Endang juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Semen Baturaja (2020-2021), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (2010-2015), dan Direktur Indonesian Watch for Democracy (2017-Saat ini).

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kiai NU hingga Jenderal TNI

Komisaris Utama KAI Said Aqil Siradj turun langsung ke lapangan meninjau progres pengerjaan LRT Jabodebek di Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu 10 Maret 2021.
Komisaris Utama KAI Said Aqil Siradj turun langsung ke lapangan meninjau progres pengerjaan LRT Jabodebek di Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu 10 Maret 2021.

Sebelumnya, KAI juga telah mengangkat Said Aqil Siroj sebagai Komisaris Utama (Komisaris Independen). Pria kelahiran Cirebon 3 Juli 1953 ini merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 2010-2021. Sebelumnya, Said Aqil Siroj pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada 2000-2005 dan Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada 2017-sekarang.

Said Aqil Siroj bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 2021 sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen sejak 3 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-64/MBU/03/2021.

Said Aqil Siroj merupakan lulusan S1 Ushuluddin dan Dakwah, Universitas King Abdul Aziz pada tahun 1982. Lulusan S2 Perbandingan Agama, Universitas Umm Al-Qura pada tahun 1987. Kemudian lulusan S3 Aqidah / Firasat islam, Universitas Umm Al-Qura pada tahun 1994.

Kemudian juga ada nama Rochadi dalam jajaran komisaris KAI. Rochadi yang menjabat sebagai Komisaris Independen sebelumnya menjabat sebagai Dankoopssus TNI tahun 2019, Direktur A Bais TNI tahun 2018, serta Danpusdikter Pusterad pada tahun 2016.

Pria kelahiran Jakarta 1 Juni 1962 ini bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 2021 sebagai Komisaris Independen sejak 3 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-64/MBU/03/2021.

Selanjutnya, ada Riza Primadi yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen. Sebelum menjabat di KAI, Riza Primadi menjabat sebagai Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi, Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, dan CEO PT Content Creative Indonesia.

Nama berikutnya yaitu Cris Kuntadi sebagai Komisaris. Cris Kuntadi sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan pada April 2017, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan pada awal 2015, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 dan Kepala Pusdiklat BPK tahun 2010-2014.

Jajaran Komisaris Lainnya

Suasana ruang tunggu calon penumpang Kereta Api Jarak Jauh di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Selama masa Natal dan Tahun Baru 2020/2021 (18 Desember 2020 - 6 Januari 2021), PT KAI Daop 1 Jakarta akan mengoperasikan 47 KA jarak jauh setiap harinya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Suasana ruang tunggu calon penumpang Kereta Api Jarak Jauh di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Selama masa Natal dan Tahun Baru 2020/2021 (18 Desember 2020 - 6 Januari 2021), PT KAI Daop 1 Jakarta akan mengoperasikan 47 KA jarak jauh setiap harinya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kemudian, Freddy Harris sebagai komisaris. Freddy Harris. Dia bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 2017 dan diangkat sebagai Komisaris sejak 27 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara SK Nomor: SK-232/MBU/10/2017

Freddy menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum, Universitas Indonesia tahun 1992. Master of Laws (LL.M.), Rijks Universiteit Groningen, The Netherlands tahun 1998. Diploma Acredited Cyber Crime Studies, STMIK Perbanas tahun 2004. Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia tahun 2007.

Selanjutnya ada Diah Natalisa yang juga menjabat sebagai Komisaris. Diah sebelumnya pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB periode 2016. Kemudian Koordinator KOPERTIS Wilayah II Kemdikbud RI periode tahun 2008-2016.

Diah Natalisa bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 2021 sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen sejak 3 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-64/MBU/03/2021.

Terakhir, yaitu Chairul Anwar. Dia bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 2021 sebagai Komisaris sejak 3 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-64/MBU/03/2021.

Sebelumnya, Chairul Anwar pernah menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri pada 2019. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa pada 2013 - 2016. Serta Analis Kebijakan Dittipidum pada 2013.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel