Wakil Ketua DPR Dukung Jokowi Terapkan PPKM Darurat

·Bacaan 2 menit

VIVA – Tingginya angka kasus COVID-19 saat ini, membuat Pemerintah dikabarkan akan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Usulan tersebut dibahas alot dalam rapat kabinet terbatas hari ini.

Merespons kebijakan itu, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengaku mendengar juga ada keputusan itu. Jika benar, ia mengatakan mendukung penerapan PPKM Darurat saat ini.

Menurut pria yang akrab disapa Gus AMI itu, kebijakan tersebut sepatutnya segera diimplementasikan. Mengingat sebaran COVID-19 di Indonesia semakin sulit dikendalikan.

"Saya dengar juga kabar itu (PPKM Darurat). Kebijakan ini patut diambil melihat kasus COVID-19 di Indonesia yang terus naik," kata Muhaimin kepada wartawan, Selasa, 29 Juni 2021.

Baca juga: Heboh Pemerintah Bakal Terapkan PPKM Darurat, Begini Skemanya

Pemerintah sebenarnya sudah memberlakukan PPKM Mikro sejak Februari 2021. Bahkan saat kasus COVID-19 terus naik beberapa pekan ini, Presiden mengumumkan tetap menerapkan PPKM tapi dengan kontrol yang lebih ketat lagi.

Karena itu, Ketua Umum PKB ini mendukung penuh rencana pemerintah menetapkan PPKM Darurat. Dia mengingatkan bahaya COVID-19 kini menyasar bukan saja ke kalangan dewasa, tapi juga anak-anak.

"Saya ingatkan ancaman COVID-19 saat ini semakin serius. Bahkan sudah menjangkiti anak-anak," ujar Muhaimin

Ia mengimbau, ketaatan masyarakat terhadap PPKM berangkat dari kesadaran. Sehingga tidak ada upaya mencari celah untuk melanggar.

Menurut dia, kesadaran amat dibutuhkan dalam kondisi seperti sekarang. Pasalnya, wabah ini menyangkut keselamatan jiwa bersama, bukan lagi urusan orang perorang.

"Masalah pandemi ini menyangkut keselamatan jiwa bersama, bukan lagi urusan kelompok atau orang perorang. Satu saja di antara warga lalai, abai, ceroboh, dan nekat maka berpengaruh terhadap yang lainnya," ujarnya.

Sebagai informasi, PPKM Darurat ini, rencananya diterapkan untuk wilayah yang zona merah. Maka dengan begitu, DKI Jakarta termasuk yang akan diterapkan kebijakan ini, mengingat Ibu Kota Negara saat ini berstatus merah.

Dengan penerapan ini, maka perkantoran bisa dipastikan akan tutup atau work from home (WFH) 100 persen. Begitu pula dengan tempat-tempat keramaian seperti mal hingga restoran. Penerapannya dilakukan selama dua pekan atau 14 hari.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel