Wakil Ketua Komisi III Kritisi Usulan BNPT Soal Pinjaman Dana Asing

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti usulan Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam rapat dengar pendapat bersama DPR, Rabu (31/8).

Dalam proposalnya, BNPT mengajukan usulan PLN sebesar lebih dari Rp2 triliun. Hal ini kemudian mengundang pertanyaan dari Sahroni yang memimpin rapat.

"Pak Ketua, ini pinjamannya dari bank dalam negeri kan?" Tanya Sahroni kepada ketua BNPT, Boy Rafli Amar.

"Dari luar negeri pak," jawab Boy.

"Untuk pinjaman dari luar negeri, itu tidak boleh. Kita harus nasionalis, harus dari bank dalam negeri. Itu programnya Menteri Bappenas dan Keuangan juga bahwa kita harus nasionalis. Kalau kita pinjam dari luar, maka yang untung juga luar negeri. Jadi tidak boleh ada pinjaman luar negeri dalam hal ini," ujar Sahroni dalam penjelasannya.

Dalam keterangannya lebih lanjut kepada wartawan, Sahroni menjelaskan bahwa BNPT, sebagai lembaga penanggulangan terorisme harus independen dalam menjalankan tugasnya. Karenanya, dana asing sangat perlu dihindari demi menjaga independensi ini.

"BNPT sebagai lembaga independen harus bebas dari berbagai potensi intervensi yang mungkin muncul, termasuk juga kalau kita meminjam uang dari dana asing. Apalagi ini untuk menanggulangi terorisme yang berhubungan langsung dengan keamanan negara. Jadi BNPT wajib independen dan tidak boleh menggunakan dana asing dalam programnya," ujarnya.

Sebagai alternatif, Sahroni mengusulkan agar pinjaman datang dari skema KSA (Kredit Swasta Asing) dari bank milik negara (himbara) di luar negeri.

"Alternatifnya, bisa dengan mengambil pinjaman dari bank milik negara dengan konsep KSA, jadi banknya tetap dari dalam negeri. Sebagai contoh: Bank BNI Luar negeri, Bank Mandiri Luar Negeri dan bank Himbara lainnya," demikian Sahroni. [hrs]