Wakil Ketua MPR kritik narasi 'kekosongan hukum' terkait LGBT

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik narasi yang menyebut bahwa di alam demokrasi pemerintah tidak bisa melarang LGBT karena tidak ada aturan hukum yang melarang atau memberikan sanksi.

“Bila benar ada kekosongan hukum yang diperlukan, sewajarnya sebagai negara hukum, maka pihak-pihak yang berkewenangan segera mengisinya dengan membuat aturan UU. Bukan seolah-olah tak berdaya,” kata HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dengan membuat aturan perundang-undangan, maka permasalahan kekosongan hukum pun akan terjawab.

Baca juga: F-PKS: tidak ada ruang bagi pelaku LGBT di Indonesia

HNW menjelaskan Fraksi PKS di DPR RI telah mengusulkan agar tindak pidana terkait seksual bukan hanya yang mengandung unsur “kekerasan” seksual, tapi juga kejahatan seksual, seperti perselingkuhan dan perkawinan sejenis, atau laku seks menyimpang di kalangan LGBT.

“Sayangnya sikap dan usulan antisipatif dan konstruktif FPKS tidak didukung oleh fraksi-fraksi yang lain. Juga tidak didukung oleh Pemerintah sehingga FPKS menolak pengundangan RUU tersebut,” ucap politikus PKS ini.

Kalau Pemerintah dan DPR tidak mau memperbaiki UU TPKS sebagaimana diusulkan oleh FPKS, kata HNW, bisa juga dengan segera membahas RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual yang diperjuangkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) long list 2020-2024.

Baca juga: Ditjenpas: Pembinaan agama jadi program prioritas atasi LGBT di lapas

“Sebenarnya, RUU ini sudah disuarakan oleh Ketua Fraksi PKS sejak 2016 lalu. Tinggal bagaimana fraksi-fraksi lain di DPR dan Pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan membahas dan mengundangkan RUU ini,” tuturnya.

HNW mengingatkan bahwa terdapat sejumlah undang-undang sekalipun bukan lex specialis, tapi bisa digunakan untuk sementara mengisi ‘kekosongan hukum’ tersebut. Misalnya, Pasal 292 KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE yang menyangkut kejahatan kesusilaan atau aturan asusila.

“Ketentuan-ketentuan itu memang berlaku untuk umum. Mestinya, norma Pancasila dan aturan hukum yang bersifat umum itu disosialisasikan sebagai edukasi untuk masyarakat,” kata HNW.

Baca juga: Pengamat dukung pemecatan prajurit TNI terlibat LGBT

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel