Wakil Ketua MPR: Mekanisme baru masuk PTN harus lebih baik

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa perubahan kebijakan proses penerimaan mahasiswa baru dalam perguruan tinggi negeri (PTN) harus menghasilkan hasil seleksi yang lebih baik.

"Beralihnya kewenangan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus diikuti profesionalitas dari para birokrat yang melaksanakannya," kata Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan Keputusan Nomor 346/P/2022 tentang Tim Persiapan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2023 yang diberi tugas untuk melakukan persiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan seleksi tahun 2023.

Baca juga: Mendikbudristek ajak masyarakat awasi seleksi mandiri di PTN

Namun, proses pelaksanaan seleksinya berdasarkan Pasal 20 Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada PTN tertanggal 1 September 2022 itu mengamanatkan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan Kemendikbudristek bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri (PTN).

Dengan aturan itu, katanya, maka Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTM PT) tidak lagi menjadi penyelenggara seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN mulai tahun 2023.

Lestari berpendapat perubahan aturan seleksi masuk PTN itu harus diiringi dengan kesiapan para pelaksananya.

Baca juga: Mendikbudristek luncurkan perubahan pada seleksi masuk PTN
Baca juga: Kemendikbudristek tegaskan tak ada jalur belakang untuk masuk PTN

Lestari, yang akrab disapa Rerie, berharap perubahan kebijakan itu mampu terus menyempurnakan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru secara nasional agar lebih adil, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Para pelaksana yang dilibatkan dalam proses seleksi masuk mahasiswa baru, ujar Rerie, harus mampu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugasnya.

“Profesionalitas para pelaksana sistem seleksi itu harus terus ditingkatkan untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan harapan,” kata Rerie.

Secara umum, Rerie mendorong langkah-langkah strategis yang berkelanjutan untuk menyempurnakan sistem pendidikan nasional dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang tangguh agar mampu menjawab tantangan di masa depan.