Wakil Ketua MPR minta ASN menjaga ideologi Pancasila

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia menjadi "mesin" birokrasi yang efektif dalam melakukan sosialisasi sekaligus menjaga ideologi Pancasila dari setiap ancaman ideologi-ideologi lain.

"Jika semua ASN yang berjumlah 4.344.522 orang setia dan loyal pada negara dalam merangkul masyarakat menjaga ideologi Pancasila, ia yakin fondasi negara tak akan mudah goyah karena ada platform bersama yang menyatukan mereka," kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pernyataan Basarah tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam acara "Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Aparatur Pemerintah di Provinsi Banten" di Kantor Gubernur Provinsi Banten, Senin.

Dia menilai untuk menjaga ideologi memang tidak mudah kecuali harus memiliki kekuatan dan gagasan.

Menurut dia, birokrasi adalah sebuah kekuatan dan untuk bisa masuk dalam struktur, setiap ASN pasti melewati seleksi ketat.

"Apalagi dalam birokrasi pasti ada struktur yang dengan jenjang hirarki itu ASN jadi punya kekuatan sangat efektif untuk menjaga ideologi negara," ujarnya.

Basarah memberi apresiasi kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk menyelenggarakan kegiatan strategis penguatan ideologi bagi ASN.

Menurut dia, ASN adalah "ujung tombak" negara dalam menjalankan tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan rakyat.

"ASN di seluruh Indonesia wajib berideologi Pancasila, tidak boleh berideologi lain, apalagi jika ideologi itu bersifat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia," katanya.

Dia menjelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah menjelaskan peran strategis birokrasi dalam melaksanakan tujuan bernegara.

Menurut dia, UU ASN menegaskan bahwa birokrasi dibutuhkan negara, karena bisa menjadi "mesin" yang efektif untuk menghubungkan pemerintah pusat dengan rakyat.

"Untuk itu, saya ingatkan bahwa ASN wajib setia dan taat pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sekaligus loyal melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dalam melayani dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI," ujarnya.

Dia merasa heran jika ada ASN yang sudah disumpah setia pada Pancasila, namun malah bersikap makar dengan menyebarkan atau loyal pada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Basarah mencontohkan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pernah menegaskan ada 16 ASN gagal jadi eselon, karena rekam jejak digital suami maupun istri para ASN tersebut terpantau telah terpapar dengan paham radikal dan anti-Pancasila.

"Dari berita di media kita ketahui, di Kabupaten Tangerang pernah seorang ASN ditangkap Densus 88 karena terlibat dugaan terorisme. Almarhum Tjahjo Kumolo juga pernah mengungkapkan rata-rata setiap bulan ada 10 ASN dipecat akibat radikalisme," katanya pula.

Dalam acara tersebut dihadiri antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto.
Baca juga: DPR minta pemerintah serius sikapi PNS tolak Pancasila
Baca juga: BPIP sebut perilaku upaya mengganti Pancasila sudah cukup tinggi