Wali Kota Denpasar Menginspeksi Penyekatan dalam PPKM Darurat di Bali

·Bacaan 3 menit

VIVA – Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Forkopimda Kota Denpasar meninjau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang bertujuan untuk memastikan mobilitas masyarakat menaati aturan.

Jaya Negara di Denpasar, Kamis, 8 Juli 2021, mengatakan pelaksanaan penyekatan mobilitas masyarakat merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan karena di Denpasar kegiatan masyarakat mobilitasnya masih cukup tinggi.

Pada PPKM Darurat hari itu menyasar tiga lokasi penyekatan, yakni Pos Penyekatan Umanyar, Pos Penyekatan Jalan Gunung Sanghyang, dan Pos Penyekatan Biaung Bypass Prof. Ida Bagus Mantra.

Pada kesempatan itu hadir Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, Kajari Denpasar Yuliana Sagala, Dandim 1611 Badung Kolonel Inf. Made Alit Yudana dan Penjabat Sekda Kota Denpasar, I Made Toya.

Jaya Negara mengatakan peninjauan pos penyekatan tersebut merupakan upaya untuk memastikan masyarakat mempedomani atau menerapkan aturan saat PPKM Darurat, hal ini utamanya untuk menekan mobilitas masyarakat.

"Penyekatan ini adalah satu upaya untuk menekan mobilitas, bagi masyarakat yang sama sekali tidak punya kepentingan, dengan penerapan PPKM Darurat sangat jelas sudah diatur, di mana yang bersifat esensial dan non-esensial serta sektor kritikal dan khusus untuk non-esensial menerapkan 100 bekerja dari rumah (work from home/WFH) sesuai pedoman PPKM Darurat,” ujarnya

Jaya Negara menekankan, penyekatan ini dilaksanakan untuk menekan penularan COVID-19 di Kota Denpasar saat ini kasus aktif harian masih tinggi. Karenanya, atas situasi ini pihaknya berharap permakluman masyarakat yang hendak menuju Kota Denpasar agar melengkapi diri dengan surat keterangan bekerja, sertifikat vaksinasi dan hasil rapid test antigen atau swab PCR negatif COVID-19 untuk pelaku perjalanan luar Bali.

"Langkah ini dilaksanakan untuk menekan penularan kasus COVID-19, mengingat kasus positif COVID-19 di Kota Denpasar meningkat, penekanannya pada pintu masuk Kota Denpasar, semoga pandemi COVID-19 segera dapat diatasi bersama,” kata Jaya Negara.

Bukti vaksin-surat jalan

Satgas Penanganan COVID-19 Buleleng mempersyaratkan surat bukti vaksin, identitas diri, dan surat jalan dari kelurahan/kecamatan untuk bisa ke luar-masuk wilayah Kabupaten Buleleng, Bali.

"Surat tersebut menunjukkan bahwa mereka betul-betul bekerja di Buleleng atau tujuan kerjanya Denpasar," ujar Wakil Bupati yang juga Wakil Ketua Satgas COVID-19 Buleleng I Nyoman Sutjidra saat meninjau pos penyekatan di Pos Polisi Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Kamis.

Sutjidra menjelaskan masyarakat yang mau melewati pos sekat itu harus memenuhi atau membawa beberapa syarat seperti surat vaksin dan surat jalan dari kelurahan/desa atau kecamatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar bekerja di Denpasar untuk yang dari Buleleng atau sebaliknya.

"Jadi betul-betul ada keperluan. Jika tidak ada keperluan mendesak akan diputar balik. Itu sudah tegas sekarang karena untuk mengantisipasi kenaikan daripada lonjakan kasus infeksi COVID-19 ini," jelasnya.

Pos Polisi Desa Pancasari menjadi salah satu dari beberapa pos sekat yang dibuat di wilayah Buleleng. Selain itu, ada pula pos sekat yang dibuat di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan; Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula; dan Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak.

Pos-pos yang dibuat itu memang menjadi gerbang keluar-masuk Kabupaten Buleleng. Selain dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, juga didukung oleh TNI dan Polri. "Karena kasus COVID-19 di Buleleng saat ini sedang mengalami kenaikan," kata Sutjidra.

Sutjidra pun mengatakan kegiatan perekonomian masih bisa melewati pos sekat. Sesuai dengan aturan, sektor esensial seperti logistik dan energi, termasuk bidang konstruksi. Namun, untuk masyarakat yang hanya berkunjung, bersilaturahmi, disarankan untuk ditunda dulu.

Dengan situasi kasus COVID-19 yang meningkat ini, jika tidak ada kepentingan yang mendesak atau darurat, diimbau untuk tetap di rumah saja.

"Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali sampai tanggal 20 Juli 2021 untuk PPKM Darurat ya. Mudah-mudahan kita bisa tangani semua karena situasi COVID-19 yang sekarang ini sudah sangat kritis sekali, mengkhawatirkan," kata dia.

Kepala Polres Buleleng AKBP I Made Sinar Subawa menyebutkan, berdasarkan laporan, ada 34 kendaraan yang diinstruksikan untuk putar balik, baik itu yang menuju Denpasar dari Buleleng ataupun sebaliknya.

Seluruh kendaraan yang putar balik sangat memahami kondisi yang ada. Juga mengerti bahwa yang diputar balik itu tidak bekerja di sektor esensial ataupun kritikal, sehingga untuk mengurangi kemungkinan terpapar COVID-19, lebih baik tinggal di rumah dulu.

"Diam di rumah saja. Apalagi kalau hanya sekadar menghadiri resepsi atau hajatan. Lebih baik ditunda dulu," katanya. (ant)

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel