Wali Kota Depok Bantah Ingin Gabung Jakarta

Merdeka.com - Merdeka.com - Wali Kota Depok, Mohammad Idris membantah dirinya mengusulkan Depok meminta bergabung ke Jakarta. Sebagai daerah tingkat II yang dinaungi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Depok masih nyaman ada di Jawa Barat.

"Bahasa Wali Kota mengusulkan Depok bergabung dengan Jakarta itu tidak ada sama sekali. Tidak ada ungkapan Depok ingin gabung Jakarta, itu nggak ada," katanya di Depok, Rabu (20/7).

Secara fatsun politik pemerintah, dia menerangkan, dirinya tetap mengacu pada Gubernur Jawa Barat. Dia pun menyadari tidak etis untuk asal bicara terkait wacana penggabungan wilayah. Karena hal itu bisa menyakiti perasaan Pemprov Jabar yang dinilai telah memberikan perhatian besar pada Depok.

"Kita fatsun politik pemerintah saya sebagai wali kota (Depok) punya bapak yaitu Pak Gubernur (Jawa Barat), nggak boleh ngomong sembarangan kayak gitu," tegasnya.

Idris mengakui, jika hal itu terucap dari dirinya akan menyinggung Pemprov Jabar karena terkesan Depok tidak percaya dengan Jabar. Sampai saat ini, ucap Idris, Depok masih nyaman bergabung dengan Jabar.

"Padahal selama ini kita hidup nyaman enak damai, perhatian dari Jabar gubernur pak Wagub sangat harmoni. Bukan egoistis, bukan ego sektoral, ego wilayah, tapi ini utk kesejahteraan kemaslahatan warga masyarakat khususnya Jakarta dan sekitarnya yang selama ini masa pandemi Covid-19 kita sudah dimaksukkan dalam aglomerasi Jabodetabek, tapi penyelesaian teknis masih ada masalah karena memang kita harus tetap berinduk ke Jawa Barat," ujarnya.

Disinggung soal apakah munculnya wacana tersebut memang karena kurangnya perhatian dari Pempov Jabar, Idris dengan tegas menepis. Diakui Depok saat ini masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk penyelesaian persoalan terkait peraturan perundang-undangan yang kewenangannya pada pusat. Namun, Depok tetap mendapat perhatian besar dari Gubernur Jawa Barat.

“Alhamdulilllah Kota Depok mendapat perhatian besar dalam hal ini Pak Gubernur dan banyak sekali aspirasi Kota Depok didengar bahkan direalisasi,” terangnya.

Dia meluruskan bahwa munculnya wacana tersebut bermula ketika dirinya menjadi narasumber di sebuah webinar beberapa waktu lalu. Ketika itu dirinya memberi paparan terkait kebijakan IKN. Isi paparannya dilakukan dengan pertimbangan yang sangat rasional dan sebuah keniscayaan dari sisi kepadatan penduduk dan dampak sosial ekonomi yang ada di DKI dan Pulau Jawa khususnya.

Idris juga memuat data terkait mobilitas warga Jabodetabek termasuk masalah transportasi yang ada di Jabodetabek.

“Tidak hanya bicara khusus Depok. Saya bicara masalah khusus Depok ketika poin tentang sinergi bahwa Jakarta kedepan yang bisa menjadi pusat perekonomian global bisa diwacanakan sebagai provinsi/ kota hijau seperti Kopenhagen dan Singapura dan potensi daerah penyangga ini luar biasa termasuk Depok Tangsel Bekasi. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi bahasa Wali Kota mengusulkan Depok bergabung dengan Jakarta itu tidak ada sama sekali,” tutupnya. [fik]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel