Wali kota imbau Bawaslu masifkan edukasi guna cegah pelanggaran pemilu

Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat memasifkan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam pemilu guna mencegah pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dia mengatakan, sekarang masih ada waktu untuk mencerahkan masyarakat tentang aturan main pemilu yang benar sehingga (mereka) tidak akan melanggar dalam pelaksanaan pemilu.

"Ini saya yakin sudah mulai dilakukan oleh Bawaslu, di masyarakat maupun di tingkat penyelenggara. Saya mohon untuk masif, terus dilaksanakan," ujar Munjirin di Jakarta, Kamis.​​​​​​​
​​​​​​​
Saat membuka Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran yang digelar Bawaslu Jaksel bertajuk "Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu", Munjirin mengatakan, sejauh ini dari beberapa pengalaman penyelenggaraan pemilu di Tanah Air, pelanggaran dimungkinkan terjadi karena dua faktor.

Pertama, para pelanggar tidak memahami aturan yang berlaku dalam pemilu sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Baca juga: Bawaslu Jakarta Selatan buka Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024


Kedua, mereka memang sengaja melakukan pelanggaran, meskipun memahami aturan-aturan tentang pemilu, demi memberikan keuntungan pada pihak tertentu.

Untuk mencegah terjadinya pelanggar karena faktor yang pertama, Munjirin menekankan pentingnya edukasi tentang aturan kepemiluan kepada masyarakat.

"Jangan ada hal serupa lagi, masyarakat ataupun pelanggar-pelanggar yang nantinya melanggar, alasannya saya tidak tahu peraturan perundang-undangan," kata dia.

Selanjutnya, dalam kesempatan yang sama, Munjirin mengingatkan para anggota Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jakarta Selatan agar menjaga kesehatan mereka.

Baca juga: Bawaslu DKI: Jakarta Selatan paling banyak menyalahi aturan pemasangan APK

Ia juga menyarankan Bawaslu ataupun KPU Jakarta Selatan (Jaksel) untuk menyisipkan program sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dalam melaksanakan tugas mereka.

Hal tersebut, menurut Munjirin, perlu dilakukan guna mencegah para penyelenggara pemilu sakit, bahkan meninggal dunia karena kelelahan dalam menjalankan tugas sebagaimana yang terjadi di Pemilu 2019.

​​​​​​Selain itu, tugas penyelenggara pemilu pada tahun 2024 semakin berat karena pemilu dan pilkada dilakukan serentak dalam tahun yang sama.

"Ini pengalaman yang dulu, mudah-mudahan tidak terjadi kembali pada tahun 2024. Sisipi masalah kebugaran tubuh kita dan sebagainya, mungkin perlu terprogram di Bawaslu maupun KPU," katanya.

Jangan hanya memikirkan penyelenggaraan pemilu itu baik dari segi aturan, penegakan hukum, tapi juga dari fisik. "Itu sesuatu yang harus kita pikirkan," kata Munjirin.
​​​​​​​