Wali Kota Medan apresiasi langkah KPK dorong penertiban aset daerah

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengapresiasi langkah KPK yang mendorong optimalisasi penertiban aset dan keuangan daerah/negara melalui penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kota/daerah se-Indonesia, terutama di Kota Medan, Sumatera Utara.

"Kami Pemkot Medan mengucapkan terima kasih pada KPK RI (atas) support (dukungan) dan bantuan dari KPK RI untuk Pemerintah Kota Medan dengan mendorong penyerahan PSU yang ada di Medan," kata Bobby kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin malam, usai memenuhi undangan rapat koordinasi dari KPK guna membahas upaya penyelamatan aset daerah.

Sampai dengan tahun 2021, ia menyampaikan bahwa dari 106 developer atau pengembang perumahan di Medan, masih ada sekitar delapan puluhan pengembang yang harus menyerahkan PSU. Kemudian di tahun 2022 sampai saat ini, ada enam pengembang lainnya yang diproses penyerahan PSU-nya.

Menurut Bobby, penertiban PSU ini merupakan bagian dari kewajiban warga negara. Ia mengatakan bahwa ketika seorang warga negara melakukan kegiatan usaha, yang bersangkutan harus mengikuti aturan yang ada, mulai dari pengurusan izin hingga menaati ketentuan lainnya yang berlaku. Contohnya, dalam pembangunan perumahan, pengembang wajib menyerahkan PSU setelah satu tahun perumahan itu beroperasi.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.

Baca juga: KPK kerja sama pemda optimalkan pendapatan dan penertiban aset daerah

Baca juga: KPK minta ratusan pengembang perumahan di Kota Malang serahkan PSU

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah I Edi Suryanto mengatakan sejak koordinasi yang dilakukan KPK dan pemerintah daerah pada tahun 2020, perkembangan penyerahan PSU belum signifikan.

"Apabila tidak dilakukan serah terima, yang dikhawatirkan adalah adanya perubahan/pengalihan hak atas PSU yang belum diserahkan tidak tepat pemanfaatan-nya,” kata dia.

Menurut Edi, pada prosesnya, para pengembang yang selesai melakukan pembangunan perumahan tidak secara otomatis menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan itu kepada pemerintah daerah sehingga optimalisasi aset daerah menjadi terhambat.

KPK pun melalui kewenangan-nya pada Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi terkait penertiban PSU ini. Jika tidak segera diserahkan, KPK mengkhawatirkan setelah proyek selesai akan menjadi celah tindak pidana korupsi bagi pengembang dan pemerintah daerah (pemda).

"Misalnya, ada aset daerah berupa sarana prasarana tidak diserahkan, kemudian disalahgunakan oleh pengembang sehingga terjadi praktik penyuapan kepada pihak pemkot atau pemda. Kami berharap, di Kota Medan khususnya, jangan sampai seperti ini," ujar dia.

Baca juga: KPK soroti masih rendahnya penyerahan fasum/fasos tiga pemda di Jabar

Di samping itu, tambah Edi, penertiban aset daerah berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum ini juga merupakan upaya untuk memenuhi hak masyarakat daerah agar dapat menerima manfaat dari sarana tersebut.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa selain Bobby, KPK juga mengundang Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Kota Medan dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menghadiri rapat koordinasi tersebut.

Ipi juga menyampaikan bahwa manajemen aset daerah itu juga merupakan satu dari delapan fokus area pendampingan perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang dilakukan KPK di 542 pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.