Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi Dituntut 9 Tahun 6 Bulan Penjara

Merdeka.com - Merdeka.com - Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi dituntut dengan hukuman penjara 9 tahun 6 bulan dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendakwanya menerima suap dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Tuntutan itu disampaikan JPU di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (14/9). Mereka menilai Rahmat bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 B UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama sembilan tahun enam bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan," kata JPU.

JPU Minta Hak Politik Dicabut

Selain itu, Rahmat diminta membayar uang pengganti sebesar Rp8 miliar lebih. Apabila tidak dibayar, harta bendanya akan disita untuk dilelang. Apabila lelang tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dia dipidana selama dua tahun.

JPU juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Rahmat Effendi untuk dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun sejak terdakwa menjalani pidana pokok.

Tim kuasa hukum Rahmat menanggapi tuntutan itu dengan meminta waktu selama dua pekan untuk menyiapkan nota pembelaan.

Dalam perkara ini, Rahmat Effendi didakwa menerima suap sebesar Rp10 miliar berkaitan dengan pengadaan lahan di Kelurahan Sepanjang Jaya untuk kepentingan pembangunan polder air. Dia juga didakwa menerima uang sebesar Rp7,1 miliar dari para pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terkait lelang jabatan. [yan]