Wali Kota Padang Setuju Pilkada Digelar 2022 dan 2023, Ini Alasannya

Bayu Nugraha, Ahmad Farhan Faris
·Bacaan 3 menit

VIVAWali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah setuju pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan pada 2022 dan 2023 di beberapa daerah yang masa jabatannya habis tahun 2022 dan 2023. Apalagi, publik juga mau pilkada digelar terpisah dengan pemilu legislatif dan presiden pada 2024.

“Harapan masyarakat antara pemilu presiden, pemilu legislatif itu harus dipisah. Saya kira memang itu yang harus dilakukan. Ketika masyarakat berharap bagaimana kepala daerah yang tahun 2022 habis, maka pilkada dilakukan pada 2022 atau 2023. Semua masyarakat menginginkan pemilihan tetap 5 tahun,” kata Mahyeldi saat webinar yang digelar Indikator Politik Indonesia pada Senin, 8 Februari 2021.

Menurut dia, pemerintah harusnya mendengarkan aspirasi masyarakat yang ingin pelaksanaan Pilkada digelar pada 2022 dan 2023. Sebab, pemerintah juga membutuhkan masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan di daerah, termasuk penanganan COVID-19.

“Apapun yang kita lakukan di negara ini, pasti pemerintah hadir untuk memberikan kebaikan dan memajukan masyarakat. Dan masyarakat juga berkeinginan supaya ini semakin kuat, menurut saya apa yang diinginkan masyarakat menjadi perhatian pemerintah,” ujar Gubernur Provinsi Sumatera Barat terpilih ini.

Jadi, kata dia, survei tim Burhanuddin Muhatadi dari Indikator Politik Indonesia itu memang yang terbaik dan mesti dilakukan oleh pemerintah pusat, yakni Pilkada tetap digelar tahun 2022 dan 2023, terpisah dengan Pilpres serta Pileg.

“Walaupun dikatakan di Mahkamah Konstitusi sudah menyetujui pemilihan serentak tahun 2024, saya kira barangkali ketika itu keinginan masyarakat yang diaktualkan oleh pemerintah, DPR, saya kira MK pun mempertimbangkan apa keinginan-keinginan masy itu,” jelas dia.

Sementara, Mahyeldi punya pandangan lain mengenai pemerintah ingin fokus dalam menangani pencegahan penyebaran virus COVID-19 sehingga kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 itu ditunjuk pelaksana tugas (Plt) atau pejabat sementara (Pjs).

“Kalau seandainya pada masanya tahun 2022 sudah pemilihan, kemudian nanti Plt atau Pjs pada sampai pemilihan serentak, itu justru tidak optimal pelaksanaan pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan masyarakat kebanyakan ingin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara terpisah dengan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada 2024 nanti. Menurut dia, publik ingin Pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Burhanuddin mengatakan masyarakat diberikan dua pendapat terkait pelaksanaan pemilu presiden, pemilu legislatif dan pilkada serentak dengan tidak serentak. Pada umumnya, 63,2 persen menghendaki agar pemilihan presiden dan anggota legislatif dipisah waktunya dengan pilkada.

"Pendapat pertama 28,9 persen pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang akan datang dilakukan bersamaan waktunya dengan pemilihan anggota DPR dan Pilpres. Pendapat kedua 63,2 persen pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dilakukan berbeda waktunya dengan pemilihan anggota DPR dan Pilpres. Tidak tahu/tidak jawab 7,9 persen," kata Burhanuddin melalui zoom meeting pada Senin, 8 Februari 2021.

Selanjutnya, Burhanuddin mengatakan publik juga menginginkan Pilkada tetap dilakukan pada 2022 dan 2023 sesuai dengan masa jabatan kepala daerah yang akan habis pada tahun 2022 dan 2023 nanti. Menurut dia, sebanyak 54,8 persen masyarakat ingin pilkada dilakukan pada 2022 untuk daerah yang kepala daerahnya habis pada 2022.

"Hanya 31,5 persen yang ada sejumlah gubernur, bupati dan wali kota akan habis masa tugasnya pada tahun 2022 dan pemilihan kepala daerah tersebut harus dilakukan pada 2024, bersamaan dengan pemilihan Anggota DPR dan Pemilihan Presiden. Untuk sementara, gubernur bupati atau wali kota ditunjuk oleh pemerintah pusat bukan dipilih rakyat langsung. Tidak tahu/tidak jawab 13,7 persen," ujarnya.

Kemudian, kata dia, publik juga menginginkan agar pilkada diadakan pada 2023 yang kepala daerahnya habis masa jabatannya pada 2023 yakni 53,7 persen. Sedangkan, cuma 32,4 persen yang kepala daerahnya habis pada 2023 itu dilakukan pemilihan kepala daerah pada 2024, bersamaan pemilihan anggota DPR dan Presiden. Untuk sementara gubernur, bupati, atau wali kota ditunjuk oleh pemerintah pusat bukan dipilih rakyat langsung. "Tidak tahu/tidak jawab itu 14,0 persen," jelas dia.

Indikator Politik Indonesia telah melakukan survei terkait Undang-undang Pemilu dan Pilkada sejak 1 sampai 3 Februari 2021. Di tengah situasi pandemi COVID-19, survei dilakukan dengan cara telepon kepada 1.200 responden. Sedangkan, metode yang dipakai simpel random sampling dan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Survei Indikator: 63,2 Persen Publik Ingin Pilkada di 2022-2023