Wamendag Bantah Pernah Promosi Situs Kripto Pi Network

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menyampaikan klarifikasi atas video mengenai respon positifnya pada situs penyelenggara kripto, Pi Network. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan pernyataan atau mempromosikan apapun mengenai Pi network. Sehingga informasi yang terdapat dalam video tersebut, dia pastikan adalah hoax.

Jerry menjelaskan, sebelumnya dia tidak mengetahui mengenai Pi Network. Bahkan, dirinya baru mengetahui mengenai Pi network setelah mendapatkan pesan di akun instagramnya yang menanyai tentang pernyataan dalam video tersebut.

"Disitu ada semacam pernyataan dari saya, bahkan ada videonya juga. Di video itu ditampilkan foto dan suara saya, seolah-olah itu saya," ungkap dalam konferensi pers, Kamis (10/11).

Setelah mendapatkan pesan tersebut, Jerry langsung melakukan pengecekan registrasi pada Pi Network dan menemukan bahwa situs penyelenggara kripto itu ilegal. Lebih lanjut, dia menyampaikan, Pi network yang fokus pada mata uang kripto juga jelas bertentangan dengan peraturan di Indonesia yang hanya memperbolehkan kripto sebagai aset.

"Jujur saja, saya belum pernah dengar yang namanya Pi Network ini, tidak pernah tahu, tidak pernah berhubungan dan malahan nama saya dicatut. Menurut teman-teman di Bappebti itu ilegal karena tidak terdaftar. Jadi ini hati-hati ya," lanjutnya dalam klarifikasi tersebut.

Dia menjelaskan, entitas calon pedagang aset kripto jelas diatur dalam peraturan Bappebti Kemendag, di antaranya harus menyampaikan laporan keuangan perusahaan, modal setor, sistem operasional perusahaan, hingga susunan direksi. Hal tersebut diatur sangat ketat untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penipuan investasi berkedok aset kripto yang diperdagangkan secara luas.

"Syaratnya sangat selektif. Sampai hari ini yang terdaftar itu ada 25 pedagang aset kripto yang legal dan 383 token kripto yang terdaftar. Artinya, di luar angka tersebut, aset kripto itu belum terdaftar, atau mungkin dalam proses," ujar Jerry.

Terkait permasalah tersebut, dia menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan biro hukum kementerian perdagangan dan pihak lain untuk melakukan langkah hukum selanjutnya. Ini diambilnya sebagai upaya menghentikan penyebaran informasi palsu yang bisa menyebabkan kerugian di masyarakat.

"Ke depannya akan di follow up secara hukum untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan, pasal-pasal mana saja yang masuk," tutupnya.

Reporter Magang: Hana Tiara Hanifah [azz]