Wamendagri harap pemda beri edukasi pengelolaan sampah di DAS Citarum

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo berharap pemerintah daerah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah demi mengoptimalkan penyelesaian masalah sampah di sekitar aliran sungai tersebut.

"Salah satu yang diharapkan, (pemda) mengedukasi masyarakat yang ada di sekitar DAS Citarum mengenai pengelolaan sampah dan untuk tidak membuang sampah," ujar John Wempi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum Tahun 2022-2025 di Jakarta, Jumat.

Menurut ia, sudah sepatutnya masyarakat dilibatkan dalam upaya mengatasi persoalan sampah, sebagaimana konsep pentahelix atau kerja sama multipihak yang diusung dalam Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum Tahun 2022-2025.

John mengingatkan persoalan sampah di DAS Citarum perlu segera diatasi secara optimal karena sungai yang tercemar berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pada akhirnya, kerusakan lingkungan itu dapat memunculkan dampak atau kerugian terhadap kualitas kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, serta sumber daya lingkungan.

"Ini juga dapat menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan," tambah John.

Hal senada disampaikan pula Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi. Ia mengatakan bahwa selain kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan persampahan di DAS Citarum juga memerlukan partisipasi masyarakat sehingga mereka perlu diedukasi.

Oleh karena itu, ujar Teguh, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri melakukan kegiatan edukasi dan koordinasi penanganan sampah secara langsung dengan masyarakat, terutama yang berada di DAS Citarum.

"Pekan lalu, kami (Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri) juga melakukan gerakan koordinasi langsung terkait dengan pengelolaan persampahan. Kami juga melakukan kegiatan langsung penanganan sampah di Kota Bekasi dan Bandung yang diperoleh anak SD, SMP, dan NGO (LSM)," kata Teguh.