Wamenkeu dorong budaya pengelolaan dan pemanfaatan data dengan baik

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mendorong budaya pengelolaan dan pemanfaatan data dengan baik lantaran seluruh pihak kini semakin memerlukan data, baik untuk kepentingan organisasi maupun masyarakat.

Dengan demikian, seluruh pihak saat ini bukan hanya bisa menyimpan sebuah data, tetapi harus bisa dikelola dengan baik sehingga pada ujungnya bisa dimanfaatkan.

"Dimanfaatkannya itu bahkan sampai dengan perumusan kebijakan yang selanjutnya. Budaya ini yang ingin kami kembangkan, budaya ini ingin kami dorong," ungkap Suahasil dalam acara Leader's Talk 2022 dan Penganugerahan Data Culture Awards yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Jika hal tersebut tidak bisa didorong, ia menilai seluruh data yang ada di sebuah lembaga, kementerian, maupun organisasi hanya bisa dimiliki dan tidak berguna sama sekali.

Di pemerintahan saat ini, terutama kementerian secara keseluruhan, semakin menyadari pentingnya data yang dimiliki. Apalagi selama dua setengah tahun terakhir ini, saat Indonesia dilanda COVID-19.

Salah satu data yang penting dimanfaatkan dengan baik saat pandemi menyerang adalah data kesehatan, yakni di antaranya untuk distribusi paket obat COVID-19 secara gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Suahasil mengaku hingga kini masih banyak masyarakat yang menceritakan dan mengingat momen tersebut karena puas terhadap tanggapan pemerintah yang cepat dengan data yang dimiliki.

"Semua terjadi secara real time. Itu semua hanya bisa terjadi kalau kita mengapresiasi data," ujarnya.

Oleh karenanya, ia menyebutkan kepuasan masyarakat tersebut menjadi sebuah tanda bahwa pemerintah bisa mengurus masyarakat dan negeri dengan lebih pintar.

Hal-hal itu kini terus dibangun oleh pemerintah, tidak hanya di sektor kesehatan, namun di sektor keuangan, perbankan, hingga dunia usaha, yang semakin lama semakin mengapresiasi data.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan tekankan pentingnya pengelolaan data JKN-KIS
Baca juga: Mendes PDTT mendorong desa punya kedaulatan pengelolaan data
Baca juga: Perlunya pengelolaan keamanan data terkait NIK pengganti NPWP