Wamenkeu pastikan RI tetap berupaya kurangi emisi karbon

·Bacaan 2 menit

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan Indonesia akan tetap berupaya mengurangi emisi karbon dengan mengejar target dari Perjanjian Paris meski saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19.

“Jangka pendek isu COVID-19, ini tidak terlalu pendek tapi kita bisa meng-handle saat ini. Tapi kita jangan lupa punya tantangan perubahan iklim pada jangka menengah panjang,” katanya dalam Webinar ALUMNAS di Jakarta, Kamis.

Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris atau Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2016.

Berdasarkan dokumen NDC, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen melalui kemampuan sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030.


Baca juga: Kementerian ESDM inisiasi perdagangan karbon untuk kurangi emisi

Suahasil memaparkan upaya Indonesia dalam memenuhi target tersebut di antaranya dengan menyiapkan anggaran dan beberapa fasilitas pajak untuk ekonomi hijau serta pajak yang lebih rendah bagi mobil listrik, hybrid dan full battery.

Pemerintah juga mengeluarkan dana melalui beberapa kementerian dan lembaga yang semuanya disediakan, direkam dan dilaporkan melalui budget tagging report.

Sejak 2016 Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan melaporkan setiap tahun dan menyediakan private budget tagging yakni pengeluaran pemerintah dari APBN untuk kegiatan hijau.

“Ini bukan hanya pengeluaran tapi dukungan pemerintah juga mendukung green economy dengan memastikan bahwa pemerintah bisa mempromosikan untuk green format,” jelasnya.

Tak hanya itu, Indonesia juga menjadi negara pertama yang mengajukan Green Sukuk dan menerbitkan Sustainable Development Goals (SDG) bond.

“Kalau SDG dan Green mengharuskan kita report ke investor bahwa uangnya dipakai untuk aktivitas hijau,” ujarnya.


Baca juga: Indonesia berperan penting jadi sumber energi baru terbarukan dunia

Indonesia turut aktif di kegiatan internasional untuk menunjukkan komitmen terhadap pembiayaan dalam mengatasi perubahan iklim.

Saat ini Indonesia masuk ke dalam the Coalition of Finance Ministers for Climate Action periode 2021-2023 yaitu jajaran Menteri Keuangan yang mendorong pembiayaan serta mengurangi perubahan iklim.

Indonesia juga sangat aktif dalam G20 termasuk dalam mendiskusikan cara dalam mencapai target perubahan iklim.

“Kami berharap semua langkah ini akan berlanjut bukan hanya satu menteri tapi juga multisektor side untuk berpartisipasi di tatanan internasional,” tegasnya.


Baca juga: Sri Mulyani ungkap biaya atasi perubahan iklim, capai 479 miliar dolar
Baca juga: Kemenkeu sebut 4,1 persen belanja negara untuk atasi perubahan iklim

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel