Wamenkum HAM Jelaskan Alasan Hukuman Mati Diubah jika Terpidana Berbuat Baik 10 Tahun

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan alasan tidak dihapusnya pidana hukuman mati dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Meski tidak dihapus, tapi Edward Omar yang disapa Eddy memastikan dalam Naskah RUU KUHP akan menghadirkan solusi untuk pidana hukuman mati sebagai hukuman alternatif.

"Bicara soal pidana mati, bahwa pidana mati yang kita anut di dalam RUU KUHP ini adalah win win solution," kata Eddy saat sosialisasi RUU KUHP di Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/11).

Berangkat dari situ, Eddy memaparkan alasan tidak dihapusnya pidana mati dalam RUU KUHP berdasarkan hasil survei. Hal ini dilakukan oleh para penyusun diantaranya Prof Moeljatno, Prof Sudarto dan Prof Mardjono Reksodiputro.

"Mereka menyusun itu tidak ada kepentingan politik apapun, semata-mata berdasarkan doktrin. Survei secara random terhadap 100 orang," ujar dia.

Dari survei internal itu didapat persoalan terhadap hukuman mati pertama yakni dari 100 responden, terdapat 83 responden setuju dengan adanya pidana mati. Kemudian saat pertanyaan selanjutnya dikaitkan dengan kasus pengedar narkotika dijatuhi pidana mati, 83 persen setuju pengedar narkotika dijatuhi pidana mati.

"Pertanyaan yang berikut apakah saudara setuju koruptor dijatuhi pidana mati, 83 responden menjawab setuju. artinya konsisten," jelas Eddy.

Sedangkan, para responden setuju apabila pelaku tindak pidana teroris dijatuhi pidana mati. Namun, lanjut dia, angka tersebut turun menyisakan hanya 20 orang yang setuju.

"Itu persoalan apa? bukan persoalan hukum, persoalan agama. Kalau konsisten maka semua yang setuju pidana mati terhadap teroris pun harus dijatuhi pidana mati, 83 persen. Tetapi ketika ditanya teroris dijatuhi pidana mati hanya tinggal 20 orang yang setuju," ucap Eddy.

Eddy menjelaskan bahwa perubahan itu terjadi karena adanya ketidakkonsistenan pandangan dan budaya masyarakat. Sehingga demi memastikan pidana mati menjadi solusi maka dihadirkan pilihan win-win solution.

"Tidak hanya persoalan hukum semata. Oleh karena itu kita mencoba mencari win win solution, dijatuhkan secara alternatif," papar Eddy.

Oleh karena itu, meski dihukum pidana mati apabila berkelakuan baik selama 10 tahun, maka pidana mati itu turun menjadi hukuman yang lebih rendah seumur hidup atau maksimal pidana penjara 20 tahun.

"Bahwa ada masa 10 tahun, kalau dia berperilaku baik maka dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup, atau pidana sementara waktu maksimum 20 tahun," pungkas Eddy.

Apakah Pidana Mati Melanggar HAM

Lantas, Eddy menggambarkan apabila pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun ketika di balik dari pelaku yang memutuskan untuk menghabisi nyawa korban tidak berlaku pegangan HAM.

"Ancaman pidana mati dalam RUU KUHP itu hanya segelintir pasal termasuk didalamnya adalah pembunuhan berencana (contoh Pasal 340 KUHP). Ketika, bertanya apakah pidana mati itu sesuai dengan HAM," sebut dia.

"Ketika itu kita dijatuhkan kepada pelaku, maka pertanyaan sebaliknya ketika pelaku membunuh korban juga apakah dia menghormati HAM dari orang itu. Jadi pasti ada plus minusnya jadi kita berusaha mencoba mencari jalan titik tengah ini soal pidana mati," tambah dia. [gil]