Wanda Hamidah Sambangi Bareskrim Polri, Adukan Sengketa Rumah di Menteng

Merdeka.com - Merdeka.com - Artis sekaligus politikus Partai Golkar Wanda Hamidah menyambangi gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Wanda Hamidah datang ditemani kuasa hukum terkait pengosongan rumah ditempatinya di Jalan Ciasem, Cikini, Jakarta Pusat, oleh Satpol PP hingga polisi pada Kamis (13/10).

"Saya akan mengupdate perkembangan dari upaya-upaya hukum yang sedang kami lakukan dan sebaliknya upaya-upaya perlawanan yang kami juga lakukan terhadap laporan Saudara Tjapto," kata Wanda kepada wartawan di lokasi, Selasa (15/11).

Menurut dia, keluarganya telah tinggal dan menghuni di rumah yang beralamat di Jalan Citandui, nomor 2, Cikini, Jakarta Pusat itu sejak tahun 1962. Namun pada saat Hamid Husein sedang melakukan proses penerbitan sertifikat. Ternyata terbit SHGB nomor 1.000 Cikini dan SHGB nomor 1.001 Cikini atas nama Tjapto Suryo Sumarno.

"Yang anehnya SHGB 1.000 dan 1.001 ini beralamat di Jalan Ciasem nomor 2 alamatnya berbeda, sehingga pada proses mengurus sertifikat, Pak Hamid Husein tidak dapat melanjutkan proses penerbitan sertifikat atas tanah dan bangunan yang sudah ditempati dan dihuni oleh keluarga Hamid Husein dan keluarga besarnya selama puluhan tahun. Sampai detik ini dan sampai hari ini," ujar dia.

Laporkan Penerbitakan SHGB

Dia mengungkapkan, ketika Hamid Husein sedang mempertahankan tanah atas bangunan tersebut justru dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin yang berhak.

"Nah ini agak lucu, karena kami tinggal di sana dari tahun 62 di rumah itu sampai hari ini. Yang ketiga bahwa keluarga kami pak Hamid Husein telah menyampaikan pengaduan masyarakat hari ini kepada Bareskrim Polri sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dalam penerbitan SHGB nomor 1.000 dan SHGB nomor 1.001," ungkapnya.

Selain itu, terkait dengan kehadirannya hari ini ke Bareskrim Polri juga untuk memberikan klarifikasi dan menyerahkan sejumlah bukti kepada penyelidik.

"Keempat bahwa keluarga kami Pak Hamid Husein telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada tanggal 4 November 2002 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Saudara Tjapto S Suryo Sumarno dan pihak-pihak lain yang mengaku sebagai pemilik bangunan yang beralamat di Jalan Citandui, nomor 2 Cikini," paparnya..

"Berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dalam jual beli atau pengalihan hak yang menjadi atas diterbitkannya SHGB 1000 dan SHGB 1001 Cikini," tambahnya.

Laporkan ke PTUN

Tak hanya itu, keluarganya juga telah mengajukan PTUN dalam nomor register perkara nomor 383/G/2022/PTUN.tanggal 27 Oktober 2022, terhadap Walikota Jakarta Pusat. Sehubungan dengan tindakan penertiban yang dimohonkan oleh Tjapto.

Semantara itu, Kuasa Hukum Keluarga Hamid Husein, Albert Aswin menambahkan, klarifikasi yang dilakukannya hari ini terkait dengan pengaduan masyarakat yang dibuat oleh kliennya dengan terlapor masih lidik atau penyelidikan.

"Jadi, sebelumnya Bapak Hamid Husein telah memberikan menyampaikan pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana berkenaan dengan penerbitan SHGB 1.000 dan 1.001. Jadi hari ini kami mendapatkan undangan untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan bukti-bukti kepada penyidik," ujar Albert.

"Antara lain adalah jual beli dari SHGB 1.000 dan 1.001 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh keputusan," tutupnya.

Penjelasan Pemprov DKI Jakarta

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Pusat angkat bicara terkait kisruh pengosongan rumah ditempati artis sekaligus politikus Wanda Hamidah di Jalan Ciasem, Cikini, Jakarta Pusat, oleh Satpol PP hingga polisi pada Kamis (13/10).

Kabag Hukum Pemkot Jakpus Suryani menyebut rumah yang ditinggali Wanda itu milik Japto Soerjosoemarno. Suryani menyebut Wanda hanya mengantongi Surat Izin Penghunian (SIP), namun masa berlaku surat tersebut habis sejak 2012 silam.

"Pada saat 2010 itu pak Japto membeli ini (rumah Wanda Hamidah). Awalnya yang punya SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) dan kemudian diterbitkan. Nah yang mempunyai SIP ini dia (Wanda), tetapi sebagai penghuni, SIP sudah mati sejak 2012," kata Ani kepada wartawan.

Masa Berlaku Penempatan Habis

Ani menyampaikan bahwa sebagai pemegang SIP yang masa berlakunya sudah habis, Wanda sudah tidak diizinkan lagi atas bangunannya.

"Bukan kepemilikan, atas bangunnya saja," kata dia.

Ani menjelaskan bahwa pada 2012 waktu berlakunya SIP milik Wanda habis, Japto berupaya menghubungi pemerintah terkait. Japto disebut telah membiarkan Wanda tinggal di rumah itu selama kurun waktu 10 tahun sembari melakukan mediasi.

"Sudah upaya di 2012, itu mau orangnya dan diberi pergantian oleh beliau, sudah dimediasi kan juga selama 10 tahun tidak berkenan dan dilakukan upaya, dan dilakukan somasi atas tanah," terang Ani.

Satpol PP DKI Jakarta soal Ricuh di Rumah Wanda Hamidah

Artis sekaligus politikus Wanda Hamidah sontak menjadi sorotan tatkala rumahnya didatangi pihak dari Pemerintah Kota Jakarta Pusat, personel Satpol PP, hingga kepolisian. Hal itu sebagaimana unggahan akun Instagram @wanda_hamidah pada Kamis (13/10).

Dalam unggahannya, Wanda turut menuliskan permohonan perlindungan hukum dari Presiden Joko Widodo hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Lantaran, rumahnya yang berada di Menteng, dipaksa agar dikosongkan oleh pemerintah kota setempat.

"Kami mohon perlindungan hukum kepada Pak @jokowi Pak @aminuddin.maruf Pak @mohmahfudmd Pak @kapolri_indonesia atas tanah dan rumah yang kami tinggali dari tahun 1960 dari dugaan kesewenang-wenangan yang dilakukan Wali Kota Jakarta Pusat atas perintah Gubernur DKI Jakarta yang 3 hari selesai masa jabatannya, yang memaksa melakukan pengosongan dengan memerintahkan satpol PP, damkar mengirim buldozer, truk-truk, dan banyak lagi lainnya tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap!" tulis Wanda dalam unggahannya, Kamis (13/10).

Menanggapi kericuhan pengosongan rumah Wanda Hamidah itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku akan mengecek duduk perkaranya terlebih dahulu. Termasuk mengenai kepemilikan lahan dan rumah tersebut.

"Nanti kami akan cek kembali apa sesungguhnya, masalahnya, apakah status kepemilikan lahan, atau tanah dan propertinya atau masalah lain. Saya baru dengar dari teman-teman. Nanti akan kita cek kembali," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (13/10).

Riza juga menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan menegakkan keadilan bagi seluruh warga Jakarta. "Prinsipnya, kita akan tegakkan keadilan bagi semua siapa saja di DKI Jakarta. Apabila ada yang salah dan tentu perlu diperbaiki," tambah Riza.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin membenarkan pihaknya yang juga berada di rumah Wanda Hamidah itu. Dia menyebut pihaknya membantu proses pengamanan. Selain Satpol PP dia menuturkan ada banyak unsur di lokasi.

"Unsurnya banyak di sana, ada unsur dari bagian hukum, ada kemudian dari kepolisian, unsur TNI, kemudian unsur dari luar kecamatan, dan itu semua kegiatannya dari tingkat kota," kata Arifin. [gil]