Wanprestasi: Pengertian, Penyebab, Pasal, dan Dampak Hukumnya

·Bacaan 6 menit
Wanprestasi: Pengertian, Penyebab, Pasal, dan Dampak Hukumnya
Wanprestasi: Pengertian, Penyebab, Pasal, dan Dampak Hukumnya

RumahCom – Sering mendengar istilah wanprestasi namun tidak tahu artinya? Singkatnya, wanprestasi adalah cedera janji yang dilakukan satu pihak dari perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Lalu apa yang akan terjadi bila seseorang melakukan wanprestasi itu? Dan apa dasar hukum yang berlaku bagi pihak wanprestasi? Simak ulasannya dalam tulisan di bawah berikut ini.

  1. Pengertian Wanprestasi
    A. Definisi Wanprestasi
    B. Etimologi Wanprestasi

  2. Penyebab Wanprestasi

  3. Pasal Wanprestasi

  4. Dampak Hukum Wanprestasi

Ulasan UU Perlindungan Konsumen (UU No 8 Tahun 1999)
Ulasan UU Perlindungan Konsumen (UU No 8 Tahun 1999)

Mengurus Sertifikat Tanah, Hukum, dan Pajak Properti

Ulasan UU Perlindungan Konsumen (UU No 8 Tahun 1999)

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi pada semua kewajiban utang termasuk obligasi dan kredit pemilikan rumah (KPR). Sumber: AllBusiness
Wanprestasi dapat terjadi pada semua kewajiban utang termasuk obligasi dan kredit pemilikan rumah (KPR). Sumber: AllBusiness

Wanprestasi dapat terjadi pada semua kewajiban utang termasuk obligasi dan kredit pemilikan rumah (KPR). Sumber: AllBusiness

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjelaskan, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan wanprestasi diantaranya:

  • Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;

  • Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);

  • Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;

  • Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Sementara itu dalam dunia keuangan, wanprestasi juga diartikan sebagai tindakan ‘gagal bayar’ menurut Wikipedia. Dimana wanprestasi menggambarkan suatu keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya. Misalnya, tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan, termasuk melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur di dalam kontrak.

Ajan tetapi, istilah "gagal bayar" ini harus dibedakan dengan "penundaan kewajiban pembayaran utang" (PKPU) dan "pailit". Gagal bayar secara esensial berarti bahwa seorang debitur tidak melakukan pembayaran utangnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau dikenal juga dengan istilah moratorium, adalah suatu istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan seorang debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran utangnya. Sedangkan pailit atau bangkrut adalah suatu istilah hukum yang menunjukkan adanya pengawasan pengadilan atas suatu perusahaan yang mengalami moratorium atau gagal bayar.

Kondisi tersebut dapat terjadi pada semua kewajiban utang termasuk obligasi, kredit pemilikan rumah (KPR), pinjaman perbankan, surat sanggup bayar, Medium Term Note, dan lain-lain perjanjian yang bersifat utang.

A. Definisi Wanprestasi

Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

B. Etimologi Wanprestasi

Mengutip Hukum Online, wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (breach of contract), secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Sehingga jelas, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Mau beli rumah tapi khawatir pengembangnya ingkar? Cari tahu track record pengembangnya, kemudian cek pilihan rumahnya, misalnya di kawasan Depok dengan harga di bawah Rp600 jutaan di sini!

2. Penyebab Wanprestasi

Penyebabnya wanprestasi dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian. Sumber: Medium
Penyebabnya wanprestasi dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian. Sumber: Medium

Penyebabnya wanprestasi dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian. Sumber: Medium

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Penyebabnya sendiri dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian dan adanya keadaan memaksa (force mejeur).

Baca juga: Kenali Jenis-jenis Tanah yang Wajib Didaftarkan Agar Bebas Masalah

3. Pasal Wanprestasi

Pasal wanprestasi merujuk Pasal 1238 KUHPerdata. Sumber: Kindpng
Pasal wanprestasi merujuk Pasal 1238 KUHPerdata. Sumber: Kindpng

Pasal wanprestasi merujuk Pasal 1238 KUHPerdata. Sumber: Kindpng

Pasal wanprestasi tertuang dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyebutkan “Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, wanprestasi berasal dari adanya kesepatakan/perjanjian suatu perikatan hukum menyangkut suatu transaksi yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Jadi, jika ada salah satu pihak yang gagal memenuhi janjinya untuk menunaikan prestasi baik sengaja ataupun kelalaian, maka hal itu dapat dikatakan telah terjadi cedera janji (wanprestasi).

Akibat hukum wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan pemanggilan secara tertulis (somasi) dan menggugat ke pengadilan. Selain itu, pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban melaksanakan prestasi sebagai berikut:

  • Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW);

  • Harus Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW);

  • Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW);

  • Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR).

Tip Rumah

Kondisi wanprestasi dapat terjadi pada semua kewajiban utang termasuk obligasi, kredit pemilikan rumah (KPR), pinjaman perbankan, surat sanggup bayar, Medium Term Note, dan lain-lain perjanjian yang bersifat utang.

4. Dampak Hukum Wanprestasi

Dampak hukum yang umum adalah debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Sumber: Medium
Dampak hukum yang umum adalah debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Sumber: Medium

Dampak hukum yang umum adalah debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Sumber: Medium

Adapun akibat hukum karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdata). Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdata ).

Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata). Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdata).

Merujuk penjelasan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, wanprestasi tentu dapat berakibat pada tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Dimana masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 1243 menyatakan:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

  • Pasal 1244 menyatakan:

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Sementara Pasal 1267 KUHPerdata mengatur mengenai hak-hak kreditur yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Isi pasal tersebut adalah:

  • Meminta pelaksanaan perjanjian, atau

  • Meminta ganti rugi, atau

  • Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau

  • Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi

Simak cerita Rumah Raumanen: Single parent yang terpaksa jual rumah demi anak dalam video berikut ini!

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

Temukan jawab seputar properti dari ahlinya
Temukan jawab seputar properti dari ahlinya

Tanya Rumah

Temukan jawab seputar properti dari ahlinya