Wanti-Wanti Sri Mulyani ke Anak Buah: Jangan Hanya Punya Mental Kasir

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menekankan agar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) tidak sekadar memiliki mental kasir dalam mengelola uang negara.

Ia meminta Kakanwil DJPb bertindak seperti seorang kepala ekonomi daerah dalam menjalankan tugasnya.

Kakanwil, kata Sri Mulyani, harus menjadi seperti kepala ekonomi di daerah dalam menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal. Selain itu, juga di dalam melihat dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masing-masing daerah.

Menurutnya, jajaran DJPb harus memiliki sensitivitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan perekonomian. Hal ini agar bisa menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja untuk masyarakat.

"Jadi jangan memiliki mental hanya sebagai kasir penyalur uang, tapi harus punya kerangka berpikir sebagai policy maker yang mewakili Kementerian Keuangan di daerah," kata Sri Mulyani dalam acara pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu yang disiarkan secara virtual pada Jumat (30/4/2021).

Pengelola Keuangan Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyapa peserta saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (4/11/2019). Ini merupakan rapat perdana Menkeu dengan Komisi XI DPR RI. (Liputan6.com/JohanTallo)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyapa peserta saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (4/11/2019). Ini merupakan rapat perdana Menkeu dengan Komisi XI DPR RI. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sri Mulyani pun menekankan mengenai pentingnya pengelola keuangan negara, terutama dalam menggunakan APBN dan merespons Covid-19.

APBN adalah instrumen strategis yang luar biasa dalam menghadapi pandemi Covid-19, baik dalam aspek kesehatan, sosial, ekonomi, serta membantu memulihkan kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Ini bukan situasi yang biasa, di dalam kita mengelola keuangan negara, di dalam menggunakan APBN dan dalam merespons kondisi Covid-19 membutuhkan banyak sekali fleksibilitas. Namun tidak boleh dihilangkan aspek akuntabilitas, transparansi dan efektivitas," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: