Wapres: 1,3 Persen Penduduk Indonesia Sudah Divaksinasi Lengkap

Fikri Halim, Mohammad Yudha Prasetya
·Bacaan 2 menit

VIVA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa saat ini dunia tengah berpacu untuk mengatasi pandemi COVID-19. Salah satunya juga berpacu dalam memproduksi vaksin COVID-19.

Sebab, para negara di dunia menilai bahwa program vaksinasi COVID-19 itu akan mampu menjadi 'game changer', terhadap berbagai upaya pemulihan kondisi khususnya di aspek kesehatan dan ekonomi.

"Semua negara berusaha mengamankan distribusi dan pasokan vaksin, karena ada kekhawatiran para negara produsen menahan distribusi vaksin (COVID-19)," kata Ma'ruf dalam Forum Indonesia Bangkit, Selasa, 6 April 2021.

Wapres memastikan bahwa pemerintah Indonesia bersama negara-negara lain dan juga WHO, telah mendukung seruan global untuk membuat perjanjian internasional.

Hal itu terkait tentang akses vaksin, obat-obatan, serta perlengkapan diagnostik, yang dibutuhkan untuk mengatasi pandemi COVID-19 secara adil bagi semua masyarakat di dunia.

Untuk itu, Ma'ruf menegaskan masyarakat Indonesia patut bersyukur terhadap upaya diplomasi cepat, yang telah dilakukan sejak tahun lalu untuk mengamankan pasokan dan distribusi vaksin COVID-19 tersebut.

Sehingga, sejak Januari 2021 kemarin pemerintah Indonesia juga telah memulai proses vaksinasi COVID-19, di mana sampai 31 Maret 2021 lalu telah dilakukan vaksinasi kepada lebih dari 8 juta orang. "Dan lebih dari 3,6 juta orang telah memperoleh vaksinasi lengkap, atau sekitar 1,3 persen dari jumlah penduduk," ujarnya.

Penurunan Kasus COVID-19 Tingkatkan Konsumsi Masyarakat

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, menyebut bahwa penurunan kasus COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir nyatanya mampu memberikan rasa optimisme terhadap perbaikan konsumsi masyarakat.

Oleh karena itu, ekspansi dunia usaha melalui investasi diharapkan juga dapat kembali meningkatkan produksi, serta menyerap tenaga kerja.

"Termasuk ekspansi bisnis yang berbasis UMKM dan produk halal," kata Ma'ruf.

Di sisi lain, Ma'ruf mengatakan bahwa untuk mendorong permintaan atau demand dari kelas menengah sejak Maret 2021 pemerintah telah memberikan relaksasi pajak pembelian mobil dan rumah melalui pembebasan PPnBM dengan uang muka 0 persen.

Dia menilai, kebijakan ini telah berhasil mendorong penjualan mobil, sehingga saat ini pemerintah berencana untuk kembali memperluas relaksasi PPnBM untuk kendaraan di atas 1500 CC.

"Dengan harapan akan memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor usaha turunannya, mulai dari pemasok suku cadang, ritel, pembayaran, hingga industri asuransi," ujarnya.

Di sisi lain, Wapres menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 juga telah memunculkan berbagai perubahan terhadap perilaku masyarakat, untuk lebih peduli terhadap protokol Kesehatan melalui penerapan 3M.

"Dalam dunia usaha pun demikian, di mana pandemi COVID-19 ini juga telah ikut mempercepat transformasi digital dalam berbisnis," kata Wapres.

Ma'ruf menambahkan, sebagian besar usaha saat ini sudah dilakukan secara online, dan hal ini terlihat dari pertumbuhan penjualan secara online dan meningkatnya aktivitas usaha jasa pengiriman barang.

Namun, lanjut Ma'ruf, pemerintah dan masyarakat juga harus mengakui bahwa sektor UMKM di Tanah Air hingga saat ini belum semuanya tersentuh digitalisasi. Sehingga, dibutuhkan sejumlah upaya ekstra guna mendigitalisasi sektor UMKM secara lebih masif dan sistemik agar lebih menyeluruh.

"Karenanya, saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu UMKM mengikuti arus digitalisasi ini. UMKM tidak boleh tercecer dalam hal digitalisasi, namun UMKM harus menjadi bagian dalam transformasi ekonomi digital itu sendiri," ujarnya.