Wapres Dukung Percepatan Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk diselesaikan. RUU PPRT yang diinisiasi oleh DPR sejak 2004 sampai saat ini belum juga disahkan.

Ma’ruf menilai, negara wajib memberikan perlindungan kepada semua lapisan masayarakat, tidak terkecuali Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan domestik.

"Pertama, Wapres secara substansi menyetujui, artinya kalau ada yang menyoal bahwa RUU itu akan menabrak nilai kegotongroyongan dan kekeluargaan, menurut Wapres justru dengan Undang-undang ini nilai-nilai tersebut diperkuat," ujar kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, Jumat (2/9).

Masduki menyebut, Wapres memandang RUU PRT menjadi penting untuk dibahas karena terkait jaminan hukum pekerja domestik di luar negeri yang seharusnya telah memiliki perlindungan hukum di dalam negeri.

"Kedua, kalau pekerja kita yang ada di luar negeri mau kita persoalkan karena dilanggar hak-haknya, maka kita harus punya Undang-undang ini," tambahnya.

Sementara, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan bahwa RUU ini menjadi penting untuk segera disahkan karena menyangkut hak-hak dasar, baik bagi pekerja dan pemberi kerja.

"Perlindungan hukum hanya menyangkut dua hal, yang pertama ada hak dasar yang dipenuhi, kedua bahwa hak dasar telah diberikan, ada kewajiban yang harus ditunaikan demikian juga dari sisi pemberi kerja," jelas Edward. [ded]