Wapres Ma'ruf Amin: Butuh Rp 780 Triliun Pangkas Backlog Perumahan di 2024

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan angka backlog atau selisih antara kebutuhan dan persediaan perumahan di Indonesia turun secara bertahap hingga mencapai lima juta di 2024.

"Pemerintah menargetkan penurunan angka backlog rumah atau defisit rumah di Indonesia menjadi 5 juta pada 2024. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp780 triliun, yang bersumber dari APBN dan swasta," kata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) secara daring seperti dikutip dari Antara, Selasa (9/2/2021).

Wapres mengatakan kebutuhan perumahan dibandingkan dengan jumlah ketersediaannya saat ini masih tinggi. Hal itu disebabkan oleh semakin banyaknya populasi, sehingga kebutuhan terhadap perumahan juga ikut bertambah.

"Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan terhadap rumah juga terus bertambah. Saat ini diperkirakan kebutuhan rumah berdasarkan kepemilikan sebesar 11,4 juta unit," tambahnya.

Wapres menambahkan, beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut antara lain dengan memberikan bantuan pembiayaan kepemilikan rumah, reformasi perizinan dan insentif fiskal.

"Perbandingan antara kebutuhan perumahan dengan ketersediaannya atau backlog, angkanya terus bertambah setiap tahunnya. Ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk segera mengatasinya," jelasnya.

Dukungan Swasta

Suasana Perumahan Griya Samaji, Cieseng, Bogor, Rabu (19/2/2020). Bank Tabungan Negara (BTN) pada 2019 telah merealisasikan 735.000 rumah dalam Program pemerintah satu juta rumah dengan kredit kepemilikan rumah bersubsidi sekitar Rp 111 trilyun. (merdeka.com/Arie Basuki)
Suasana Perumahan Griya Samaji, Cieseng, Bogor, Rabu (19/2/2020). Bank Tabungan Negara (BTN) pada 2019 telah merealisasikan 735.000 rumah dalam Program pemerintah satu juta rumah dengan kredit kepemilikan rumah bersubsidi sekitar Rp 111 trilyun. (merdeka.com/Arie Basuki)

Untuk dapat mencapai target penurunan angka backlog tersebut, Wapres mengatakan Pemerintah memerlukan dukungan dari para pemangku kepentingan, termasuk dari pihak swasta dan para pengembang di Apersi.

Terkait masih tingginya angka backlog perumahan, yang mencapai 11,04 juta unit, Wapres mendorong percepatan pembangunan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah keluarga di Indonesia yang memiliki rumah mencapai 80,07 persen, sementara sisanya tinggal dengan cara menyewa rumah, menumpang di rumah kerabat hingga nomaden.

"Untuk mewujudkan target tersebut, dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan, yang dalam hal ini salah satunya adalah pengembang yang tergabung dalam APERSI," katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: